Pengusaha Harapkan Ada Skala Prioritas dalam Kebijakan Pemerintah

Pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang saat ini berskala mikro.

PENGAWASAN – Petugas melakukan pengawasan prokes di Jalan Hayam Wuruk-Nusa Indah, Denpasar, Selasa (9/2), yang merupakan hari pertama PPKM mikro. (photo : eka)

Denpasar (bisnisbali.com) – Pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang saat ini berskala mikro. Kendati demikian, pengusaha berharap pemerintah memiliki skala prioritas.

“Dalam arti, ke depan pemerintah harus memilih mana yang akan menjadi skala prioritas, apakah kesehatan atau pemulihan ekonomi itu sendiri,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Bali, Pande Agus Permana Widura.

Ia melihat, kebijakan pemerintah masih bermain di dua kaki yaitu satu sisi berupaya menekan laju Covid-19 namun sisi lain tetap menjaga perekonomian. Kebijakan dua kali ini akan sulit keberhasilannya ke depan. Karena itu, dengan adanya skala prioritas akan terfokus. Misal pemerintah mengambil prioritas kesehatan maka perlu lakukan lockdown. Dalam arti bisnis diberhentikan sementara untuk menekan kasus Covid-19.

Bila pertumbuhan ekonomi yang jadi prioritas maka harus hidup berdampingan dengan Covid-19 dan menyiapkan infrastruktur terkait kesehatan. “Ekonomi yang dipilih maka pemerintah harus siapkan rumah sakit terkait kesedian kamar pasien covid. Jumlah kamar menjadi atensi mengingat sudah di batas maksimal atau apakah masih bisa ditambahkan,” ujarnya.

Mantan Ketua DPD REI Bali ini mengungkapkan jika kebijakan masih setengah-setengah akan merugikan pengusaha. Pengusaha menjadi tidak maksimal melakukan kegiatan usaha. Investor pun yang akan berencana berinvestasi di Pulau Dewata akan menerapkan wait and see. Sebab ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan minus. “Jika tetap dua kaki dan dengan belajar pengalaman setahun upaya pemerintah menjaga keduanya, hasilnya covid belum terkontrol baik, pertumbuhan ekonomi juga belum naik signifikan,” paparnya.

Ia khawatir jika kebijakan ini berlanjut kedua sektor kesehatan dan ekonomi akan kian parah. Ada kemungkinan PPKM skala mikro pun akan akan gagal. Hal itu tercermin dari PPKM jilid I dan II di mana pengurangan signifinan tidak ada, satu sisi ekonomi terpuruk.

Pande Agus Widura pun melihat harus ada kepastian terkait jangka waktu peraturan. Contoh Australia berani menerapkan lockdown selama tiga bulan, begitu pula Eropa beberapa bulan. Kepastian ini akan memudahkan pengusaha mengatur operasional usaha. Bila diperpanjang beberapa minggu membingungkan pelaku usaha menjalankan usaha dengan baik. Sebab, pelaku usaha sudah punya rencana sendiri dengan penerapan waktu PPKM. *dik

BAGIKAN