Pengusaha di Bali Nilai POJK 11/2020 Tak Relevan

OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau POJK Stimulus Covid-19.

VAKSIN - Vaksinator menyiapkan vaksin AstraZeneca pada vaksinasi massal di Pasar Sindu, Sanur. Untuk mempercepat terjadinya zona hijau, pemerintah melaksanakan vaksinasi Covid-19 massal disejumlah tempat di Sanur.

Denpasar (bisnisbali.com) – OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau POJK Stimulus Covid-19. Namun, bagi pengusaha di Bali regulasi yang terbit selama pandemi Covid-19 tersebut dinilai setengah hati, bahkan dirasakan mematikan langkah pengusaha.

“POJK Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak relevan lagi untuk pariwisata dan Bali pada umumnya,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali Agus Permana Widura di Renon, Denpasar, Rabu (24/3).

Menurutnya, regulasi tidak relevan lagi karena POJK 11/2020 kurang memperhatikan situasi masing-masing daerah. Bila hanya mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, ia menilai tidak bisa diterapkan di Bali. Sebab, kondisi ekonomi Bali belum bisa seperti nasional mengingat indikator untuk pertumbuhan ekonomi membaik itu masih sebatas vaksin. ‘’Terlebih lagi pembukaan bandara internasional atau travel bubble belum terealisasi,” ujarnya.

Ia juga melihat ketika pemberlakukan POJK 11/2020 diperpanjang, kebanyakan bank umum di Bali malahan menganggap perekonomian dalam negeri sudah mulai membaik. “Ini yang perlu diteliti lagi oleh OJK. Jangan seolah-olah ketika Indonesia sudah membaik, Bali dianggap juga sudah membaik. Indikator untuk Bali membaik itu belum ada,” jelasnya.

Oleh karenanya, Agus Widura mendesak adanya revisi terhadap POJK 11/2020. Harus direvisi khusus untuk pariwisata, karena banyak sekali pengusaha yang berkecimpung di pariwisata tidak bisa menambah kredit akibat sudah ada restrukturisasi. Jangan sampai ketika sudah melakukan restrukturisasi, dianggap pengusaha tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan. “Ini yang sangat memberatkan, baik itu untuk pariwisata maupun UMKM tentunya,” ungkapnya.

Bila POJK 11/2020 tak direvisi, ia khawatir terjadi penjualan aset secara massal di Bali. Itu artinya pengusaha Pulau Dewata akan menjadi penonton di rumah sendiri. Kendati demikian, Agus Widura tetap mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam penyiapan soft loan. “Karena soft loan dan revisi POJK Nomor 11 Tahun 2020 bisa berjalan beriringan, ini dapat mengurangi beban negara dalam mendukung pengusaha,” tegasnya.

Pria yang dikenal dengan sebutan APW ini pun mengingatkan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat pengusaha di Bali mati kutu. Itu akibat terhentinya roda kepariwisataan dalam setahun terakhir. Kondisinya bahkan tidak sebatas resesi, sektor kepariwisataan di Pulau Seribu Pura saat ini bisa dikatakan menyentuh titik nadir. “Kami saat ini masih menunggu langkah nyata pemerintah, apalagi stimulus yang digulirkan pemerintah belum menyentuh seluruh pelaku usaha di Tanah Air, khususnya Bali,” paparnya.

Mantan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali ini lebih lanjut menyatakan, dalam POJK stimulus Covid-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 masih memberatkan. Sebab, restrukturisasi utang semacam jebakan atau perangkap bagi pengusaha. Oleh karena berdasarkan POJK 11/2020, pengusaha yang telah menerima fasilitas restrukturisasi tidak berkesempatan mengajukan top up pinjaman. Padahal Loan To Value (LTV) mengacu pada appraisal, aset yang diagunkan masih memiliki nilai dari utang yang tersisa. “Hampir semua pengusaha melakukan restrukturisasi utang. Jadi, mereka tidak bisa lagi menambah kredit,” sebutnya.

Belum lagi beberapa bank umum sudah mulai mengubah formula daripada strukturnya. Ia mencontohkan dahulu debitur hanya membayar bunga, sekarang sudah mulai ada peningkatan pembayaran bunga. “Itu kalau didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional mungkin sudah membaik, namun Bali belum,” imbuhnya.
Dengan diberikannya top up pinjaman, Agus Widura meyakini selain untuk mendukung pemeliharaan (maintenance), dapat digunakan sebagai modal diversifikasi usaha. Diversifikasi sangat dibutuhkan Bali mengingat sektor pariwisata terlalu besar porsinya. *dik

BAGIKAN