Penempatan Dana LPS, OJK Sebut tak Ada Perbankan di Bali Bermasalah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menempatkan dana di industri perbankan, jika ada bank yang bermasalah karena situasi pandemi covid-19.

Denpasar (bisnisbali.com) –Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menempatkan dana di industri perbankan, jika ada bank yang bermasalah karena situasi pandemi covid-19.

Terkait hal tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda menyebutkan tidak ada perbankan di Bali yang sampai saat ini termasuk bermasalah.
“Bisa dikatakan perbankan di Bali masih katagori aman,” katanya di Renon, Kamis (16/7).

Menurutnya mungkin bukan istilahnya bank bermasalah tapi bank yang perlu dukungan likuiditas. LPS memiliki wewenang menempatkan dana di bank bermasalah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kewenangan LPS untuk menempatkan dana di perbankan yang berstatus dalam pengawasan, atau untuk mengantisipasi krisis itu termuat dalam Peraturan Pemerintah No.33/2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan.

Mengutip aturan pemerintah tersebut, Elyanus menerangkan bagian dari aturan menyebutkan penanganan bank adalah penanganan bank sistemik dan/atau penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh LPS.
Persiapan penanganan bank dilaksanakan sejak bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK. Dalam rangka persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS berkoordinasi dengan OJK melakukan pertukaran data dan/atau informasi bank, pemeriksaan bersama terhadap bank dan atau kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.

Dari aturan tersebut juga memuat OJK menyampaikan penetapan status bank sebagai bank dalam pengawasan intensif dan perpanjangan status bank sebagai bank dalam pengawasan intensif kepada LPS. Penyampaian penetapan status bank juga disertai dengan data dan informasi pendukung paling lambat lima hari kerja setelah penetapan status bank.
Sementara pemeriksaan bersama paling sedikit meliputi pemetaan dan penilaian aset dan kewajiban bank, persiapan preservasi data dan pemeriksaan risiko hukum. Untuk itu pengurus dan pegawai bank harus mendukung kegiatan pemeriksaan bersama dengan memberikan data dan atau informasi yang dibutuhkan oleh LPS dan OJK.
Apabila dalam waktu paling lama 1 tahun sejak ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif, permasalahan solvabilitas belum dapat diatasi, LPS melakukan penlajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian dan atau seluruh aset dan kewajiban bank setelah berkoordinasi dengan OJK.
Lebih lanjut dalam aturan tersebut juga memuat penempatan dana oleh LPS pada bank yaitu total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak 30 persen dari jumlah kekayaan LPS. Penempatan dana pada satu bank paling banyak 2,5 persen dari jumlah kekayaan LPS dan setiap periode penempatan dana paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali.

Dalam rangka penempatan dana oleh LPS pada bank, OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan BI apabila pemegang saham pengendali bank tidak dapat membantu bank mengatasi permasalahan likuiditas. Berdasarkan permintaan bank, OJK melakukan analisa mengenai kelayakan permohonan bank dimaksud dan meminta kepada LPS untuk melakukan penempatan dana. Termasuk pemberitahuan dan permintaan dari OJK disertai dengan paling kurang hasil penilaian perkiraan kemampuan bank mengembalikan penempatan dana, data dan informasi yang memuat kondisi terkini bank. *dik

BAGIKAN