Pemprov Bali Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi

PEMERINTAH Provinsi Bali terus berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi. Tak hanya melalui regulasi, pencegahan korupsi juga dilakukan dengan menerapkan sistem digital pada bidang pelayanan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pendapatan.

WIRASA - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) pada acara Wirasa TVRI Bali,  Selasa (8/12).

PEMERINTAH Provinsi Bali terus berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi. Tak hanya melalui regulasi, pencegahan korupsi juga dilakukan dengan menerapkan sistem digital pada bidang pelayanan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pendapatan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara Wirasa TVRI Bali yang mengusung tema ‘‘Membangun Budaya Anti-Korupsi’’,  Selasa (8/12).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra membeberkan, pencegahan merupakan langkah yang paling penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah punya instrumen untuk memonitoring daerah yaitu melalui sistem yang disebut Monitoring Centre for Prevention (MCP). Ada tujuh area yang dimonitor KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah yaitu perencanaan penganggaran, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen ASN, perizinan satu atap, manajemen aset dan pendapatan asli daerah (PAD).

Sejalan dengan komitmen KPK dalam pencegahan korupsi, Pemprov Bali telah melakukan penguatan sistem pada tujuh area tersebut. Sejauh ini pemprov sudah menerapkan sistem online pada beberapa area yang rawan korupsi, di antaranya PBJ. “Dari hasil penelitian, korupsi paling rentan terjadi pada bidang ini. Mengantisipasi hal tersebut, kita telah terapkan sistem online,” ucapnya.

Melalui sistem ini, seluruh proses PBJ dilakukan secara online dan sangat transparan. Tak ada lagi rekanan yang bertemu langsung dengan pejabat pengadaan. Yang membanggakan, sistem PBJ Pemprov Bali baru-baru ini meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Kita dinobatkan sebagai Unit PBJ paling transparan,” ujar Dewa Indra.

Masih dalam bidang PBJ, Pemprov Bali juga memanfaatkan marketplace untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya di bawah Rp 50 juta. Dalam sistem ini, semua transaksi berlangsung sangat transparan karena dapat dipantau oleh siapa pun. Selain itu, jajaran APIP lebih mudah melakukan pengawasan karena seluruh jejak digitalnya terekam. Tak hanya pada area PBJ, sistem online juga telah diterapkan pada sistem perizinan dan pendapatan Pemprov Bali. “Ke depan sistem ini akan terus kita sempurnakan,” cetusnya.

Masih dalam kaitan dengan upaya membangun sistem pencegahan korupsi, Pemprov Bali juga memperkuat bidang pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP. Dewa Indra berpendapat, APIP yang kredibel akan mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. “Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, dalam perencanaan dan anggaran kita telah terapkan e-planning dan e-budgeting,” tambahnya.

Pada bagian lain, birokrat asal Buleleng ini menyampaikan, sejauh ini Bali masih relatif minim dari catatan kasus tindak pidana korupsi. Ia berpendapat hal itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat Bali yang taat pada hukum dan agama. “Seperti kita ketahui, kasus korupsi di Bali sangat kecil. Itu karena kita memiliki budaya yang kuat. Selain itu, kita punya sistem pengawasan yang menjadi pagar agar kita tak keluar dari aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bal I Nyoman Sugawa Korry mengibaratkan korupsi seperti proses pembusukan pada ikan. “Ikan mulai busuk dari kepalanya. Sama halnya dengan upaya pencegahan korupsi, harus dimulai dari jajaran pimpinan,” sebutnya. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi akan efektif bila jajaran pimpinan punya komitmen dan tekad yang kuat.

Masih dalam acara yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhhamad Masykur menyampaikan, pengawasan yang dilakukan oleh lembaganya difokuskan pada program strategi nasional dan area yang termonitor KPK. Pihaknya juga memberi atensi pada efisiensi keuangan daerah dan pengamanan aset. *adv

BAGIKAN