Pemerintah Wajib Lindungi Warga dari Investasi Bodong

Denpasar (bisnisbali.com) –Ketua Yayasan Konsumen Bali (YKB), Ketut Udi Prayudi mengatakan, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan investasi yang belakangan banyak terjadi. Banyak institusi BUMN maupun swasta dimanfaatkan oknum sehingga merugikan masyarakat.

Sebut saja kasus sejumlah asuransi dan juga investasi online yang merugikan masyarakat. “Kasus-kasus ini pada ujungnya kan masuk ke ranah hukum. Seperti kasus Jiwasraya, kemudian Asabri juga katanya bermasalah. Konsumen kita seharusnya betul-betul mendapat perlindungan,” terangnya saat dijumpai di Denpasar, Minggu (19/1).

Tidak hanya itu ada  juga asuransi lain yang diambil alih yaitu Bumiputera, ada juga yang sudah dipailitkan yaitu Bumiasih. “Bagaimana terhadap nasabahnya? Ini harus mendapatkan perhatian serius dari institusi yang berwenang. Artinya harus punya tanggung jawab terhadap dana nasabah yang disetorkan kepada mereka untuk dikelola,” tandasnya.

Ke depannya diharapkan masyarakat memang lebih berhati-hati terkait dengan investasi. “Ini kan BUMN harusnya terjamin. Tapi faktanya juga mengalami masalah, karena kurangnya pengawasan. Makanya ke depan pengawasan yang lebih ketat sangat diharapkan,” ucapnya.

Sementara banyak juga asuransi swasta dan asuransi yang merupakan cabang dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Diakui, saat ini akan terjadi dilema. “Masyarakat ketika menempatkan dananya di BUMN pun terjadi kasus, kekhawatiran mereka terhadap dana yang diinvestasikan itu ada, apalagi menempatkan dana di pihak-pihak asing,” tukasnya.

Namun dikatakan, perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat agar tidak terimbas. “Di sini peran serta pemerintah juga sangat penting, jangan sampai orang mau memproteksi dirinya menjadi takut. Ke pemerintahnya takut, ke swastanya juga takut, padahal belum tentu di swasta juga mengalami hal yang sama dengan yang dikelola oleh pemerintah,” ungkapnya.

Perlu ada upaya lebih keras untuk menjaga perlindungan terhadap konsumen, yang merupakan peran pelaku usaha dan juga pemerintah. “Konsumen memang harus lebih cerdas, tapi pemerintah dan dunia usaha memegang peranan penting. Kepada siapa konsumen berlindung selain kepada pemerintah, termasuk kepada otoritas yang memberikan legalitas terhadap perusahaan-perusahaan itu,” tukasnya.

Banyak konsumen yang berinvestasi, seperti kasus SGB dan investasi lainnya, mereka meminjam uang untuk berinvestasi. “Sementara dananya tidak bisa kembali. Di sisi lain mereka harus mengembalikan uang yang dipinjam lengkap dengan bunganya. Ini tentunya sangat memberatkan masyarakat, dan peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah hal serupa terjadi lagi,” pungkasnya. *pur

BAGIKAN