Pelaksanaan Program KUR Belum Sesuai Harapan

Skema bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus diberikan pemerintah.

UMKM - Seorang wisatawan berjalan di depan kios suvenir di wilayah Sanur, Denpasar. Sejak pandemi, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membantu UMKM.

Denpasar (bisnisbali.com) – Skema bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus diberikan pemerintah. Saat ini, pemerintah mengambil kebijakan menyalurkan KUR sampai dengan Rp 100 juta tanpa jaminan dengan bunga KUR 6 persen per tahun. Sebelumnya, plafon KUR tanpa jaminan hanya maksimal Rp 50 juta.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana, Kamis (8/4), menjelaskan, penerapan program tersebut sebelumnya di Bali tidak sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah. Kadang kala pihak perbankan masih meminta jaminan kepada debitur KUR. Maka dari itu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali akan mempertemukan pemberi fasilitas KUR dengan pelaku UMKM untuk menyamakan persepsi.

Menurutnya, sepanjang bank telah mengeksekusi dan sudah memberikan realisasi penyaluran KUR seharusnya tidak boleh lagi meminta jaminan. Namun jaminan masih diminta pihak perbankan dengan alasan untuk mengikat debitur. “Padahal itu sudah jelas ada surat rekomendasi, kepala desa yang menyatakan dia sebagai pelaku usaha mikro. Pada saat perbankan melakukan verifikasi pada calon debitur juga seharusnya sudah tahu mana yang layak diberikan mana yang tidak,” ungkapnya.

Jika jaminan masih menjadi kendala selama ini, ia berharap program benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan aturannya, dengan menawarkan jalan tengah yaitu pencairan kredit secara bertahap sesuai kebutuhan. Misalnya pada termin I dicairkan Rp 10 juta untuk membeli alat. Setelah dicairkan, perbankan juga bisa mengevaluasi penggunaan dan feedback-nya terhadap kemampuan bayar debitur. Permodalan sangat dibutuhkan UMKM saat ini, karena berdasarkan data penggunaan KUR dimanfaatkan untuk sarana produksi.

Ia yakin program ini dapat membangkitkan UMKM. Banyak program pemerintah yang telah digulirkan untuk pelaku usaha baik modal kerja atau stimulus yang lain, namun nyatanya saat ini masih ada ganjalan dengan daya beli masyarakat. Sehingga walaupun UMKM dibantu permodalannya untuk produksi, jika daya beli masyarakat tidak kuat, maka serapan produk UMKM juga lemah.

Mengatasi persoalan ini, ia mendorong koperasi yang ada di Bali untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga rendah kepada anggota. Terutama koperasi yang mendapat bantuan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) agar dapat memberikan suku bunga yang rendah, mengingat bunga yang diberikan LPDB terhadap koperasi tersebut hanya 3 persen pertahun. Maka penyaluran kredit ke anggota juga dapat ditekan.

Tujuannya untuk mendorong konsumsi anggota koperasi sehingga memiliki daya beli terhadap produk-produk UMKM. UMKM juga didorong berinovasi melakukan penjualan secara digital. UMKM juga dilatih memasarkan produk secara online dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membeli. UMKM juga diminta jeli melihat peluang pasar agar dapat terus bertahan di masa pandemi ini. *kmb42

BAGIKAN