Pedagang di Pasar Badung belum Dipungut Biaya Sewa

Meski sudah hampir setahun lalu diresmikan dan operasional sudah berlangsung, hingga kini pedagang di Pasar Badung belum bisa dipungut biaya sewa.

BIAYA SEWA - Aktivitas di Pasar Badung yang terpantau kemarin. Meski sudah hampir setahun lalu diresmikan dan operasional sudah berlangsung, hingga kini pedagang di Pasar Badung belum bisa dipungut biaya sewa.

Denpasar (bisnisbali.com) –Meski sudah hampir setahun lalu diresmikan dan operasional sudah berlangsung, hingga kini pedagang di Pasar Badung belum bisa dipungut biaya sewa. Hal tersebut dikarenakan, hibah Pasar Badung belum diserahkan ke PD Pasar.

Kurang lebih lima bulan tepatnya 23 Oktober 2019 lalu hibah Pasar Badung telah diserahkan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Namun hingga awal Maret ini hibah belum diserahkan ke PD Pasar,  sehingga belum bisa diberlakukan biaya sewa kios ataupun los kepada pedagang.

Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar, Ida Bagus Kompyang Wiranata  mengatakan, terkait hibah pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Pemkot Denpasar,  yang diakuinya masih dalam proses administrasi.  “Sekarang Pemkot sedang mempercepat administrasi penyerahan aset Pasar Badung,” jelasnya, saat ditemui.

Pihaknya mengaku sudah sering melakukan koordinasi agar pengelolaannya segera bisa diserahkan dan pihaknya bisa menarik pungutan secara maksimal. “Hanya tinggal menunggu kajian teknis dari akademisi Unud sebagai dasar penyerahan pengelolaan,” katanya.

Dikarenakan pihaknya belum bisa menarik pungutan secara maksimal, biaya operasional sehari-hari di Pasar Badung masih menggunakan legal opinion dari Kejaksaan. “Untuk biaya operasional kami masih menggunakan legal opinion (LO) dari Kejaksaan sudah dibolehkan sebatas sesuai persayaratan yang diberikan. Sekarang ada pungutan untuk pedagang, tapi pungutan minimal sesuai LO itu,” katanya.

Biaya operasional yang dipungut dari pedagang ini digunakan untuk biaya listrik, air, kebersihan, maupun gaji petugas pasar. Itu pun dikatakannya pakpok antara jumlah pungutan serta pengeluaran untuk operasional. Legal opinion ini ada setelah Pasar Badung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2019 lalu. Ada pun besaran pungutan tersebut yakni Rp 6.500 per hari, yang dipungut dari 1.740 pedagang. *wid

BAGIKAN