Pajak Hiburan Badung Melonjak Drastis 

Pendapatan Kabupaten Badung dari pajak hiburan naik draktis.

Mangupura (bisnisbali.com) –Pendapatan Kabupaten Badung dari pajak hiburan naik draktis. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat mencatat, peningkatan pajak hiburan hingga Desember ini mencapai 33,07 persen atau mencapai Rp 106.842.611.506,00 dari Rp 80.288.902.447,10 pada Desember 2018 lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, Made Sutama, saat dikonfirmasi Jumat (20/12) mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari jerih payah jajarannya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 sebagai akibat adanya perang dagang, capaian realisasi pajak daerah justru positif. Ini tidak terlepas dari kerja keras tim Bapenda,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan pendapatan tidak hanya di sektor hiburan, namun juga seluruh potensi. Seperti, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan (PPJ), mineral bukan logam, PBB P2, kecuali BPHTB.

“Realisasi dari sepuluh jenis pajak daerah yang dikelola secara keseluruhan telah mencapai Rp 4.150.359.018.780,23. Apabila dibandingkan dengan realisasi pajak daerah pada 2018 sebesar Rp3.872.911.783.138,22 mengalami peningkatan Rp 277.447.235.642,01 atau dengan persentase 7,16 persen,” ungkapnya.

Dikatakan, dari peningkatan realisasi pajak daerah ini bersumber dari seluruh jenis pajak, hanya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang mengalami tren penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada 2018 sebesar -17,64 persen atau turun Rp 87 miliar lebih.

“Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terbukti mampu mengoptimalkan penerimaan realisasi pajak daerah,” katanya.

Diterangkan, upaya ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru oleh petugas maupun hasil kerja sama dengan aparatur desa sampai November 2019 telah mencapai 2.058 wajib pajak baru. Demikian pula, pemutakhiran dan perluasan basis data melalui sinkronisasi dan integrasi data dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Satpol PP mampu mengoptimalkan potensi wajib pajak.

“Penerapan tax clearance berupa syarat lunas pajak untuk pengurusan perizinan juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,” jelasnya.

Disebutkan, upaya intensifikasi dalam rangka mengoptimalkan potensi yang telah ada dilakukan dengan berbagai upaya. Seperti, penilaian individual objek PBB, pemeriksaan wajib pajak dan penerapan sistem monitoring transaksi usaha pada wajib pajak. “Upaya penagihan piutang pajak terus dilakukan melalui pemasangan spanduk, penagihan secara aktif maupun penagihan secara paksa terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan piutang pajak, sampai dengan bulan November realisasi penagihan piutang pajak telah mencapai Rp190.859.696.681,95, melampaui capaian pada 2018 sebesar Rp166.084.218.507,67,” pungkasnya. *sar

BAGIKAN