Tabanan (bisnisbali.com)–Mendorong pertumbuhan sekaligus geliat pelaku UMKM akibat dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan terobosan dalam mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan. Langkah tersebut dimulai dengan melakukan verifikasi sekaligus memperbarui data mengacu jumlah UMKM yang tercatat pada 2021.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Tabanan I Wayan Sukanrayasa menjelaskan, verifikasi mengacu pada data jumlah pelaku UMKM yang mencapai 47.160 sesuai data tahun lalu. Jumlah tersebut dibagi atas UMKM yang bergerak di bidang pertanian, nonpertanian dan jasa. Verifikasi data khusus untuk pelaku di sektor jasa akan dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar tidak tumpang tindih dengan Dinas Koperasi dan UKM menyangkut pembinaan dan pendampingan dalam kaitannya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan usaha kecil.
“Dari klasifikasi tersebut, kami ingin pastikan kembali misalnya untuk pembinaan di sektor usaha jasa khususnya kuliner ditangani oleh Dinas Koperasi dan UKM, sedangkan untuk sektor jasa yang bergerak di hasil kerajinan dinaungi oleh Disperindag,” ungkapnya, Rabu (9/2).
Upaya itu juga untuk melakukan update data guna mengetahui jumlah UMKM di Tabanan saat ini. Sebab, potensi perubahan baik itu kenaikan maupun penurunan jumlah pelaku UMKM berpotensi terjadi. Tahun lalu akibat dampak pandemi yang membuat sejumlah sejumlah pekerja di-PHK dari perusahaan mereka bisa jadi mendongkrak pertumbuhan pelaku UMKM. Sebaliknya, kini dengan mulai adanya aktivitas, bisa jadi mereka yang di-PHK tersebut sudah kembali bekerja sehingga berpotensi terjadi penurunan pelaku UMKM. “Saat ini masih proses untuk melakukan verifikasi mengacu pada sumber data di desa. Verivikasi ini kami lakukan dengan cara mengambil sampel,” jelasnya.
Wayan Sukanrayasa mengharapkan upaya tersebut akan lebih optimal dalam memberdayakan pelaku UMKM. Misalnya menyikapi kendala dalam hal permodalan, Dinas Koperasi dan UKM akan membantu menghubungkan dengan kalangan lembaga keuangan termasuk yang ada di desa untuk bisa memberikan bantuan modal kerja melalui sistem yang dimiliki. Artinya, dinas merekomendasi dan memfasilitasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM.
Menurutnya, saat ini UMKM di Tabanan masih tetap menggeliat. Bahkan, sejumlah pelaku usaha yang merupakan korban PHK justru makin eksis dengan usaha baru. Hanya, jumlah pastinya belum bisa diketahui karena masih proses memperbarui data. *man