Omnibus Law, ”Short Cut” Akselerasi Menuju Kemantapan Ekonomi secara Umum

Omnibus law pertama kali muncul pada pidato presiden RI Joko Widodo saat pelantikannya 20 Oktober 2019, yang mana dimaksudkan untuk menyederhanakan atau merampingkan regulasi dari sisi jumlah agar lebih riil dan tepat sasaran.

Denpasar (bisnisbali.com) –Omnibus law pertama kali muncul pada pidato presiden RI Joko Widodo saat pelantikannya 20 Oktober 2019, yang mana dimaksudkan untuk menyederhanakan atau merampingkan regulasi dari sisi jumlah agar lebih riil dan tepat sasaran.
Praktisi ekonomi dari UNHI, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.E., M.Si., mengatakan omnibus law tentang cipta lapangan kerja ini mencakup atas 11 klaster seperti penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi hingga kawasan ekonomi.

“Menurut hemat saya secara garis besar omnibus law ini memiliki beberapa manfaat di antaranya terkait dengan pekerja yang memberi kepastian tentang jaminan kompensasi yang didapat setelah perjanjian kerja antar waktu berakhir,” katanya.
Selanjutnya memberi jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja seperti jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, kematian dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Dari sisi pelaku usaha misalnya dengan omnibus law ini pelaku usaha diberikan ruang dan kemudahan untuk mendapatkan kepastian perizinan usaha dengan implementasi perizinan berdasar risiko maupun penerapan standar, kepastian perlindungan hukum, insentif fiskal dan lain sebagainya.
“Dengan demikan melalui konsep omnibus law dengan penyederhanaan dari 79 Undang Undang dan 1.244 pasal ke dalam 11 klasterisasi ini diharapkan akan mampu menjadi semacam short cut akselerasi menuju kemantapan ekonomi secara umum,” ucapnya.

Ia pun menyebutkan wahana untuk mendrive perekonomian dari sisi demand dan suply side melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja/ berusaha, kepastian hukum maupun juga kemudahan berinvestasi akan bisa diformulasikan ke arah yang lebih baik melalui adanya omnibus law ini.
Hal tersebut akan dapat menjadi mandeg apabila pada tataran implementasi yang berantakan untuk itu diperlukan juga pengawasan yang kuat dari setiap elemen masyarakat. Lebih lanjut Krisna memberi saran terkait dengan perlindungan atau jaminan/kepastian bagi pekerja yaitu kepada pemerintah perlu juga mengatur secara jelas terkait teknis perolehan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Walaupun secara implisit sudah diatur dalam undang-undang yakni melalui tripartit pekerja, pengusaha dan dinas terkait tetapi posisi pemerintah (dinas) hanya sebagai “pengimbau”, bila pekerja menuntut pesangon proses itu memakan waktu yang sangat lama (mulai dari pengawasan dinas terkait, pengadilan, banding, hingga Mahkamah Agung, red) bahkan bisa sampai 2 tahun.
“Ini yang perlu diperhatikan bila memungkinkan perlu diatur/dibuat kembali UU yang mengatur waktu tentang jangka waktu maksimal putusan pemberian pesangon,” paparnya.*dik

BAGIKAN