OJK Dorong Penyaluran Kredit Penempatan Dana Pemerintah

Pemerintah menempatkan dana di Himpunan Bank Negara (Himbara) dan beberapa BPD dengan harapan agar dapat menyalurkan kredit ke kalangan UMKM dan mendorong pemulihan kredit.

UMKM - Kredit yang dananya bersumber dari penempatan dana pemerintah difokuskan kepada UMKM dan sektor produktif lainnya.

Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah menempatkan dana di Himpunan Bank Negara (Himbara) dan beberapa BPD dengan harapan agar dapat menyalurkan kredit ke kalangan UMKM dan mendorong pemulihan kredit. Terkait hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah ini bisa terealisasi dan tepat sasaran.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jimmy Hendrik Simarmata mengatakan, dalam rangka mendorong pemulihan kredit, pemerintah melakukan penempatan dana pemerintah di perbankan. Himbara menerima penempatan dana sebesar Rp 47,5 triliun yang mendorong kredit sebesar Rp 166,39 triliun. Sementara, Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah menerima penempatan dana sebesar Rp 14 triliun yang mendorong penyaluran kredit sebesar Rp 17,39 triliun dan Bank Syariah mendapatkan penempatan dana sebesar Rp 3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 1,7 triliun. “Untuk mendukung tujuan pemerintah ini, OJK akan terus mendorong penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah,” katanya.

Sementara, stabilitas sistem keuangan (SSK) triwulan III 2020 tetap terjaga sehingga menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator SSK tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Menghadapi ketidakpastian tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus memperkuat sinergi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga SSK.

Ia pun menyebutkan, sejalan dengan masih adanya ketidakpastian akibat penyebaran Covid-19, KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan siap mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga SSK dan mendorong pemulihan ekonomi, dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global dan domestik. “KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada Januari 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Bank BPD Bali, I.B. Setia Yasa mengatakan, BPD Bali telah menyalurkan kredit yang dananya bersumber dari penempatan uang negara dengan jumlah sebesar Rp 700 miliar yang kemudian wajib disalurkan berupa fasilitas kredit dengan total sebesar Rp 1,4 triliun.

“Penyalurkan kredit difokuskan kepada UMKM dan sektor produktif lainnya melalui berbagai produk kredit termasuk KUR kepada debitur baru maupun debitur existing yang memerlukan tambahan modal kerja,” paparnya.

Sampai dengan 5 November 2020, dana tersebut telah tersalur sebesar Rp 1.481 miliar kepada 7.060 debitur, 53,32 persen di antaranya adalah debitur UMKM.*dik

BAGIKAN