”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Menuju Bali Era Baru

Pengembangan pariwisata Bali cenderung masih mengarah pada pariwisata masal dan masih ada kesan para pelaku pariwisata berjalan sendiri-sendiri.

Pengembangan pariwisata Bali cenderung masih mengarah pada pariwisata masal dan masih ada kesan para pelaku pariwisata berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, perlu adanya rumusan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini selaras dengan visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yang dalam visi tersebut sekitar 90 persennya memang sudah mencakup konsep pariwisata berkelanjutan, termasuk menuju Bali Era Baru. Seperti apakah itu?

KEPARIWISATAAN di Bali bisa dikatakan menjadi andalan pariwisata nasional selama kurang lebih tahun 50 tahun ini. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, sektor pariwisata saat ini dijadikan sebagai ujung tombak untuk mengangkat devisa bagi Indonesia. Untuk itu, pariwisata Bali ke depannya tidak lagi hanya berlandaskan kuantitas namun mengarah berkualitas yang kini merupakan legacy agar bermanfaat bagi industri pariwisata maupun generasi penerus ke depannya.

Ketua BPPD Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, sudah saatnya Bali untuk mengambil tindakan serius dalam mewujudkan berbagai wacana seputar pariwisata berkualitas. Dengan penerapan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, komitmen insan pariwisata makin kuat dalam mendukung program pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yakni menuju Bali era baru yang memperhatikan berbagai aspek pendukung kehidupan di Bali.

Ketua BPC PHRI Badung ini menyampaikan melalui quality and sustainability tourism merupakan arah atau direction yang dibutuhkan Bali di tengah terpaan berbagai ekses dari industri.

“Paradigma baru untuk pariwisata Bali harus disosialisasikan terus-menerus oleh semua pihak, agar menjadi new direction pariwisata Bali era baru termasuk hal yang ditunggu-tunggu sebagai regulasi kepariwisataan Bali sebagaimana yang dirancang dalam Ranpergub tentang Tata Kelola/Standardisasi Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Usaha Pariwisata,” katanya di tengah-tengah “Hospitality Leaders Talk, Quality & Sustainability, A New Paradigm Of Bali Cultural Tourims” di Gedung BI Bali.

Pihaknya meyakini, standardisasi dan tata kelola yang terdapat dalam pergub tersebut akan mampu mengakselerasi action plan dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis budaya dan kerakyataan.

Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho mengatakan saat ini merupakan momentum yang strategis bagi pelaku pariwisata untuk melakukan langkah-langkah evaluasi komperhensif menuju quality tourism. Isu mengenai pariwisata berkualitas dan green tourism sangat dihargai oleh masyarakat luar negeri yang tentunya harus tetap menjadi perhatian Bali.

Ia mengatakan, dengan berkumpulnya pelaku pariwisata, akademisi menjadi momentum bagaimana pelaku pariwisata mengambil langkah-langkah strategis keberlanjutan pariwisata Bali dalam situasi apa pun. Terlebih lagi, Bali pernah punya pengalaman mengatasi berbagai cobaan sehingga menjadikan daerah ini lebih kuat ke depannya.

“Bali itu pariwisatanya yang paling maju dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu isu pariwisata berkualitas dan berkelanjutan menjadi topik yang sangat penting,” ucapnya.

Dengan sinergitas seluruh stakeholder, semua gangguan tersebut dapat dikelola dengan baik demi menghindari keterpurukan yang lebih parah. Berlatar belakang rentannya industri pariwisata  terhadap berbagai isu lokal maupun global, menjadi pendorong bagi semua pihak untuk melakukan upaya cerdas yang inovatif untuk mengaktualisasikan ide-ide kreatif ke dalam suatu perencanaan strategis.

“Kita harapkan akan melahirkan suatu pemikiran bersama demi menyelamatkan pariwisata Bali yang lebih tangguh sehingga mampu mengahdapi berbagai isu,” harapnya.

Wakil Gubernur Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada kesempatan tersebut mengajak semua insan yang bergerak di bidang pariwisata untuk turut menjaga keberlangsungan alam sekitar di mana tempat terbangunnya sebuah destinasi yang bertujuan mendatang wisatawan.

“Bali untuk mendatangkan wisatawan yang berkualitas maka perlu adanya perbaikan mutu dan kualitas destinasi yang disiapkan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Indonesian Hotel General Manager Association Bali, I Made Ramia Adnyana mengatakan, pelaku pariwisata perlu menyatukan persepsi terkait wisata berkualitas dan wisata berkelanjutan. Ini selaras dengan strategi Kementerian Pariwisata yang fokus kepada pariwisata berkualitas bukan kuantitas.

“Kita harapkan pula dapat memperkuat upaya mitigasi dalam menghadapi kondisi krisis seperti saat ini akibat kasus virus corona. Pemberitaan sekarang juga banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang Bali disebut seperti kota hantu dan PHK mengancam, padahal sebenarnya kondisi tidak sedramatis itu,” tegas Ramia.

Ketua Ikatan Alumni Doktor Pariwisata Universitas Udayana (Idola Parisuda), Panudiana Kuhn mengatakan, wisata berkualitas harus dijadikan ideologi. Bisnis yang sesuai dengan ideologi adalah sumber daya terhadap sumber daya tetapi sumber daya masyarakat juga mendapatkan keuntungannya.

Ia pun menyebutkan wisatawan berkualitas adalah wisatawan yang spending-nya besar (kebanyakan di daerah Kuta), wisatawan yang tinggalnya lama dan wisatawan yang peduli dan peduli terhadap lingkungan alam dan sosial budayanya.

Sementara faktor yang mempengaruhi kualitas wisata agar berkelanjutan, kata Kuhn, yaitu masyarakat yang dididik dengan benar agar lebih berkualitas untuk membuat destinasi yang berkualitas. Bersih dan higienis adalah titik utama untuk meningkatkan kualitas makanan yang disediakan tidak menggunakan MSG. SDM yang kental ke-Baliannya.

“Fasilitas yang terawat dengan baik, sumber daya yang berkualita dan mempertimbangkan biaya untuk sumber daya atau biaya kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan,” jelasnya.

Selain itu ada harga yang wajar. Pemerintah yang membuat peraturan yang arahnya ke kualitas pariwisata dan sistem kontrol untuk pariwisata. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah sampah dan kemacetan serta masalah keamanan. Memperhatikan budaya wisata (aturan etika) di destinasi pariwisata dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah untuk mendukung pariwisata (sarana transportasi) misalnya Bandara yang luas

“Terakhir penangguhan pembangunan bandara dan degradasi terhadap properti di Bali yang mendukung peningkatan kualitas serta implementasi pariwisata kerakyatan (investasi oleh orang lokal),” tegasnya. *dik

BAGIKAN