Menteri PPPA Dukung Komitmen Perusahaan Penuhi Hak Anak

Peran dunia usaha dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak memiliki andil yang cukup besar.

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menerima kenang-kenangan dari Ketua Umum APSAI Pusat, Luhur Budijarso pada Rakernas APSAI di Legian.

Mangupura (bisnisbali.com) –Peran dunia usaha dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak memiliki andil yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan dengan mewujudkan perusahaan layak anak yang telah dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengapresiasi langkah APSAI yang sudah sejak 2011 berkomitmen mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia baik melalui kebijakan maupun produk yang dihasilkan. ”Sebagai pendatang baru saya senang sekali bisa banyak bertemu, mendengar dan belajar dari para stakeholder Kementerian PPPA yang selama ini sudah menjalin hubungan baik. Besar rasa keingintahuan saya agar ke depannya bisa sama-sama bersinergi demi kepentingan perempuan dan anak di Indonesia,” ungkap Menteri Bintang Darmawati, saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APSAI di Legian, Kamis (28/11).
Menteri Bintang menuturkan kehadiran APSAI baik di pusat maupun daerah dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ia mengaku optimis jika ke depannya Kemen PPPA dan APSAI terus bergandengan tangan dan bersinergi maka dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih baik lagi.

”Apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah aktif mengambil inisiatif, dan bergabung dalam APSAI. Besar harapan agar ke depan akan semakin banyak perusahaan yang bergabung ke dalam APSAI. Hal tersebut tentunya juga tidak luput dari peran pemerintah daerah sebagai komitmen meningkatkan kepedulian pada pemenuhan hak anak. Sebab jika makin banyak perusahaan yang peduli pada anak dan mengambil peran di dalamnya, maka anak-anak Indonesia akan makin terlindungi,” tutup Menteri Bintang.
Sementara itu Ketua Umum APSAI Pusat, Luhur Budijarso menerangkan saat ini telah terbentuk 27 APSAI baik di pusat maupun daerah, dengan total keanggotaan kurang lebih 720 perusahaan. Angka tersebut meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. ”Jumlah perusahaan yang bergabung bukan sebuah angka yang istimewa, tapi jika kita petakan sampai ke anak perusahaan dan vendor di dalamnya dan komitmen yang sungguh-sungguh, maka dampak yang dihasilkan akan lebih komprehensif. Semoga ini bisa mengawali perjalanan panjang kita untuk seluruh perusahaan di Indonesia bisa bersinergi dan mewujudkan perusahaan layak anak,” ujar Luhur.

Luhur menambahkan ada tiga hal yang diperjuangkan oleh APSAI dan sejalan dengan Kemen PPPA, yakni policy, product, dan program. Policy atau peraturan perusahaan adalah awal dalam memulai perubahan, contohnya dengan menerapkan peraturan melarang pekerja anak di suatu perusahaan. Kemudian product, bagaimana sebuah perusahaan bisa membuat produk yang ramah anak meskipun bidang mereka tidak berkaitan dengan anak. Terkait program, perusahaan harus memiliki sebuah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sasarannya adalah anak. *dar

BAGIKAN