Mekanisme Penyaluran Tertutup Elpiji 3 Kilogram harus Jelas

Rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kilogram pada pertengahan 2020, menurut akademisi Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Dr. Putu Sarjana, S.E., M.Si., sangat tepat untuk mengurangi beban negara untuk subsidi elpiji.

Distribusi LPG 3 kg

Denpasar (bisnisbali.com) –Rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kilogram pada pertengahan 2020, menurut akademisi Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Dr. Putu Sarjana, S.E., M.Si., sangat tepat untuk mengurangi beban negara untuk subsidi elpiji. Namun mekanisme penyaluran tertutup yang direncanakan langsung ke masyarakat kurang mampu, dikatakan harus jelas. Jangan sampai distribusi sama seperti saat ini, karena banyak masyarakat yang tidak berhak malah menikmati subsidi tersebut.

Rencana pencabutan subsidi tersebut, dikatakan, harus menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Ketika rencana pemberian subsidi dengan maksud yang baik namun dalam pelaksanaan distribusi menjadi tidak baik karena tidak adanya transparansi dalam distribusi. “Sekarang elpiji 3 kg itu berada dalam bingkai yang tidak transparan, karena mata rantai sistem distribusi yang dilakukan oleh Pertamina itu sesungguhnya banyak yang abu-abu. Dalam proses distribusi tidak langsung kepada masyarakat yang seharusnya dituju dan berhak mendapatkan subsidi itu,” papar Sarjana, Jumat (17/1) di Denpasar.

Hal tersebut dikatakan, menandakan perlu ada regulasi lagi yang memberikan harapan bahwa proses distribusikepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu akan terlaksana dengan baik. Sistem birokrasi dalam kaitan distribusi ini dikatakan juga mengingatkan bahwa di satu sisi ada keinginan pemerintah yang baik dalam memberikan subsidi dan di sisi lain ada sekelompok orang yang menjadi mafia yang sebenarnya bermain dalam proses pendistribusian tersebut.

“Saya rasa sangat tepat ke depan pemerintah mengkaji ulang terkait dengan saluran distribusi tersebut. Bagaimana ke depan saluran distribusi dari elpiji 3 kg ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.

Di sisi lain, dikatakan, bagi masyarakat umum juga jangan sampai terabaikan dengan adanya pendistribusian langsung kepada masyarakat kurang mampu tersebut. “Jadi untuk masyarakat umum juga dapat ditetapkan di harga berapa mereka akan diberikan untuk memperoleh elpiji 3 kg ini. Untuk masyarakat dengan ukuran 3 kg ini sangat ideal dibandingkan dengan elpiji 12 kg,” ungkapnya.

Selain itu dikatakan kategori masyarakat miskin juga perlu diberikan stimulus yang baik. “Jika tidak, akan ada pengakuan-pengakuan dari mereka yang sebenarnya mampu tetapi mendikotomi dirinya sebagai  masyarakat miskin. Sangat penting untuk dilakukan transparansi, sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran. Saya kira ini yang paling utama,” tukasnya.

Selanjutnya tentu pengawasan sangat penting dalam saluran distribusi ini perlu dilakukan lebih ketat, sehingga tidak banyak orang bermain dalam saluran distribusi ini. “Ketika banyak orang bermain dalam saluran distribusi, maka pasti akan melenceng dari tujuan awal yang diharapkan pemerintah,” pungkas Sarjana. *pur

BAGIKAN