MAP PPS Unwar, Cetak Ahli Kebijakan Publik Bidang Pariwisata  

Prodi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (MAP PPS Unwar, berupaya mencetak para ahli yang siap mengawal kebijakan pariwisata Bali.

Denpasar (bisnisbali.com) –Prodi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (MAP PPS Unwar, berupaya mencetak para ahli yang siap mengawal kebijakan pariwisata Bali. Sekertaris Prodi MAP Unwar, Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si., di Denpasar mengatakan, MAP PPS Unwar siap mencetak para ahli yang berperan dalam menakar tiap kebijakan strategis di bidang pariwisata.

Sebagai destinasi wisata dunia, Bali sangat membutuhkan ahli-ahli di bidang kebijakan publik kepariwisataan, yang nanti akan berperan dalam ranah penyusunan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan pariwisata Bali.

“Ciri khas MAP Unwar lebih mengkhusus kajian ke kebijakan pariwisata, sebagaimana visi Unwar. Lulusan, kami bekali dengan skill mumpuni di bidang analisis dan evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang kepariwisataan,” kata Mardika di sela-sela sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi PPS Unwar di kampus setempat.

Dalam amatan akademisi ini, saat ini banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun jarang dilakukan monitoring maupun evaluasi. Kondisi ini pun berdampak pada efektivitas kebijakan. “Yang jarang diperhatikan, apakah kebijakan itu berhasil, efektif, atau bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Di sinilah MAP hadir, kami siapkan kompetensi lulusan yang mumpuni di bidangnya,” tandasnya.

Menjamin mutu lulusan, Program MAP Unwar kini diperkuat oleh tenaga pengajar yang terdiri dari dua orang profesor dan enam orang doktor. Selain itu, imbuhnya, mahasiswa juga didampingi para ahli berskala internasional di bidang administrasi publik. “Kami banyak lakukan kerja sama dengan universitas di luar negeri yang memiliki kompetensi administrasi publik. Ini kami lakukan untuk menjamin kompetensi lulusan,” ucapnya.

Upaya melahirkan lulusan kompeten juga ditempuh dengan proses belajar mengajar efektif. Dalam satu kelas maksimum diisi oleh 25 orang mahasiswa. “Di tahun ajaran 2020/2021, kami buka peluang bagi 25 orang mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu di bidang kebijakan publik. Kami membuka kesempatan pertama pada ASN maupun swasta. Karena administrasi publik adalah ilmu terapan, kami menerima mahasiswa yang berlatar multidisipliner. Bisa karyawan, atau fresh graduate dari ilmu sosial dan politik atau ilmu sosial lainnya,” kata Mardika memungkasi. *pur

BAGIKAN