Lima Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Badung, Wabup Suiasa Paparkan Capaian Pelayanan Publik kepada ORI  

DALAM menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah khususnya pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali mengundang kepala daerah, salah satunya Bupati Badung untuk menyampaikan capaian kinerja pelayanan publik di wilayahnya.

KINERJA - Wabup Suiasa saat memaparkan capaian kinerja pelayanan publik selama 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Badung, di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Rabu (27/1).

DALAM menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah khususnya pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali mengundang kepala daerah, salah satunya Bupati Badung untuk menyampaikan capaian kinerja pelayanan publik di wilayahnya. Di hadapan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Wakil Bupati I Ketut Suiasa memaparkan progres pelaksanaan dari pelayanan publik yang sudah berjalan selama 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Badung, bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Rabu (27/1).

Acara turut dihadiri Kadis Penanaman Modal dan PTSP Badung I Made Agus Aryawan, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil A.A.N. Arimbawa dan Kabag Organisasi Setda Badung Wayan Putra Yadnya.

Wabup Suiasa menyampaikan, pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pihaknya telah menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima. Sehingga setelah terpilih dan dilantik serta selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati, pelayanan publik sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

“Yang pertama, kami berkomitmen meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, meningkatkan pelayanan perizinan, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana publik, mempercepat penerapan SPM di daerah, dan meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurut Suiasa, kebijakan dalam pelayanan publik dari sisi pelayanan minimal sudah memiliki 320 standar pelayanan dan juga sudah ada maklumat 100 persen serta sudah melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang langsung diberikan tanggapan oleh masyarakat dan hasilnya ada pada angka 83,61.

“Di pelayanan perizinan kami ada Online Single Submission (OSS) kemudian internal untuk memperkuat OSS karena masih banyak kekurangan dan kelemahan dan untuk melengkapi ini, kami secara khusus membuat Layanan Perizinan Online atau Laperon karena jauh lebih komplit dan komprehensif,” ujarnya seraya menambahkan, pada tahun 2018 diluncurkan Mal Pelayanan Publik yang sampai saat ini melayani 145 jenis layanan dengan 10 penunjang dalam Mal Pelayanan Publik.

Lebih lanjut disampaikannya, pada pelayanan publik dalam lingkungan hidup, Badung punya inovasi bernama Gelatik yaitu Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan teknologi, di tahun 2016 meluncurkan inovasi Gotik atau Gojek Sampah Plastik dengan layanan menjemput sampah plastik yang dikoordinir oleh PKK dan berlanjut ke inovasi Batik atau Badung Anti Kantong Plastik. “Berkaitan dengan lingkungan hidup juga kami membentuk Bank Sampah Mangu Srikandi yang digerakan oleh PKK di masing-masing banjar,” ucapnya.

Untuk pelayanan publik pada bidang pendidikan, Wabup Suiasa menyampaikan program memberikan laptop kepada siswa SD dan SMP negeri secara gratis yang dalam hal ini, satu orang siswa dengan satu laptop. Di samping itu, memberikan pakaian seragam gratis setiap tahun yang tidak hanya kepada siswa sekolah negeri tapi juga siswa sekolah swasta serta memberikan bantuan pendamping dana BOS . “Tiap tahun kami juga mengirimkan 20 orang untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri,” katanya.

Untuk pelayanan publik pada catatan sipil, ada beberapa program inovasi yang dijalankan seperti  Layanan Administrasi Kependudukan Malam Hari sampai pukul 21.00 Wita yang sering disebut Lakamari. Pelayanan publik di bidang kesehatan untuk pelayanan kelas III sudah ditanggung semua dan masyarakat tidak perlu membayar. Di Badung juga sudah ada puskesmas 24 jam di 4 kecamatan serta sudah disiapkan Ambulance Siaga selama 24 jam di setiap desa dan kelurahan sejumlah 62 yang terdiri dari 46 desa 16 kelurahan secara gratis.

“Pelayanan publik dalam bidang umum kami memiliki inovasi contohnya Sidumas yaitu Sistem Pengaduan Masyarakat secara terintegrasi dan memberikan internet gratis di setiap banjar. Dan untuk meningkatkan penghasilan dan keamanan nelayan, kami membuat aplikasi Fish Go di mana dengan aplikasi ini bisa mengetahui di mana titik lokasi ikan dan jenis ikannya sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap ikan dan bukan lagi mencari ikan,” pungkasnya. *adV

BAGIKAN