Libur Nataru ke Bali, PPDN Wajib Tes Swab 

Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan menyambut tahun 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali.

Denpasar (bisnisbali.com) –Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan menyambut tahun 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. SE yang di-publish pada Selasa (15/12) kemarin, mengatur beberapa ketentuan selama libur Nataru di Bali, salah satunya mewajibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang berkunjung ke Bali menyertakan hasil negatif tes swab khususnya perjalanan lewat udara.

Hal tersebut tertuang pada poin ke-2 SE nomor 2021 tahun 2020 tentang PPDN yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti beberapa ketentuan. Khususnya poin b menyatakan, bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia. Sementara pada point c dijelaskan, bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji rapid test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dari dua poin tersebut disimpulkan penyertaan hasil negatif uji swab hanya menyasar PPDN dengan perjalanan lewat udara.

Dalam SE tersebut, poin ketiga juga memuat aturan bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur hari raya Nataru dan menyambut tahun 2021. Di antaranya, wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan memakai masker secara benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun serta membatasi aktivitas di tempat umum atau keramaian.

Dalam poin ketiga juga melarang keras penyelenggaraan pesta perayaan Tahun Baru dan sejenisnya di dalam dan atau di luar ruangan, dilarang menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya serta dilarang mabuk minuman keras. Terkait dengan aturan tersebut, setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanngung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dikenakan saksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan SE Nomor 2021 tahun 2020 tersebut menjelaskan, hal ini dilakukan agar kecenderungan peningkatan kasus baru positif Covid-19 di berbagai negara dan daerah di Indonesia tidak lagi terjadi. “Jadi kemarin kami rapat yang dipimpin oleh Menko Marvest (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), atas pertimbangan keselamatan, kenyamanan, keamanan dan kesehatan kita semua, yang menurut Bapak Presiden adalah yang paling prinsip yang harus kita laksanakan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan,” jelasnya.

SE Gubernur Bali Nomor 2021 tahun 2020 ini berlaku sejak 18 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021. *wid

BAGIKAN