Lampiran Perpres Dicabut, Celah Investasi Mikol Kembali Tertutup

Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman beralkohol (mikol).

ARAK – Perajin tengah memproduksi arak.

Denpasar (bisnisbali.com) – Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman beralkohol (mikol). Hal ini pun akan kembali menutup celah investasi mikol di Bali.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi, Selasa (2/3).
Perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal. Namun, disebutkan dalam beleid bahwa industri mikol di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dinyatakan sebagai investasi terbuka.
Pencabutan lampiran tersebut diambil Presiden setelah mendengar berbagai masukan. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkap Presiden.

Lampiran III Perpres No. 10/2021 menyebutkan, investasi mikol hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tapi, penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarlan usulan Gubernur. Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.

Sejatinya, Perpres 10/ 2021 disambut baik Pemprov Bali. Diharapkan regulasi baru ini akan membuka peluang ekonomi bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) khususnya dalam pembuatan minuman detilasi berupa arak, tuak dan brem. Namun dalam distribusinya, keberadaan minuman beralkohol ini tetap diatur yang tidak diperbolehkan untuk dijual secara bebas.

“Hadirnya Perpres ini untuk memperkuat regulasi kami di daerah, sekaligus untuk menata, memperkuat kearifan lokal kami di Bali yang bisa digeluti oleh masyarakat,” ungkap Gubernur Bali Wayan Koster saat menjadi narasumber nasional pada Senin (1/3).

Dengan hadirnya Perpres ini, lanjut Gubernur Koster mengatakan, pihaknya mengiginkan masyarakat dari hulu sampai di hilir dapat memanfaatkannya, sekaligus dapat memperkuat kearifan lokal Bali yang bisa digeluti oleh masyarakat. Apalagi, Bali sebagai destinasi wisata, kebutuhan mikolnya cukup tinggi bagi wisatawan. Sekarang ini dengan produksi yang ada, tercatat 92 persen mikol yang beredar di Bali itu impor dan hanya 8 persen yang diproduksi di masyarakat lokal Bali. *kmb

BAGIKAN