Krisis Asuransi Jiwasraya Berpotensi Sistemik  

Gagal bayar terhadap asuransi Jiwasraya berkisar Rp 802 miliar, mengakibatkan terjadinya pergolakan begitu besar.

Denpasar (bisnisbali.com) –Gagal bayar terhadap asuransi Jiwasraya berkisar Rp 802 miliar, mengakibatkan terjadinya pergolakan begitu besar. Pengamat ekonomi, Prof. Gede Sri Darma, S.T., M.M., DBA., khawatir kasus tersebut akan berdampak sistemik yang mengancam perekonomian Indonesia.

Direktur Undiknas Graduate School (UGS) tersebut berharap pemerintah, DPR dan pemegang polis harus menyadari bahwa sesungguhnya persoalan asuransi ini sangat pelik. “Ini sangat berat buat bangsa dan hal ini bisa berdampak sistemik pada perubahan ekonomi, yang bisa berdampak pada terjadi keos kalau tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah khususnya adalah otoritas jasa keuangan (OJK) yang memiliki peran dalam pengawasan asuransi,” terang Sri Darma, saat di temui di ruang kerjanya Sabtu (11/1).

Untuk mengantisipasi keos tersebut, dikatakan, pemerintah harus segera melakukan rescedul untuk pembayaran clime yang sudah jatuh tempo terhadap asuransi-asuransi besar di Indonesia. “Gagal bayar disebabkan oleh banyak faktor, yang perlu disidik, dievaluasi dan tentunya menjadi perhatian besar karena bila salah diantisipasi maka masyarakat akan jadi tidak percaya sama asuransi. Bukan hanya Jiwasraya tetapi seluruh asuransi yang ada di Indonesia,” tukasnya.

Dikatakan, yang tragis lagi asuransi asing akan lari. “Asuransi asing yang kita kenal banyak di Indonesia akan senang sekali dan membawa lari uang kita, maka tambah parah lagi situasi di Indonesia. Karena asuransi tidak lagi dipercaya, premi lanjutan tidak jalan maka mereka akan memilih lari,” prediksinya.

Kondisi tentunya akan makin kacau, tidak hanya asuransi milik pemerintah yang tidak dipercaya tetapi juga asuransi milik asing, sehingga akan berdampak pada penderita rakyat, maka akan berdampak pada ketidak percayaan pada pemerintah, pada asuransi, dan pada lembaga keuangan. “Kalau itu terjadi, tidak menutup kemungkinan juga akan berimbas pada industri perbankan. Bila muncul ketika percaya pada perbankan akan muncul ras, tentunya kondisi perekonomian akan lebih runyam lagi dan ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus segera mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah,” tegas Sri Darma.

Untuk diketahui, Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan Rp802 miliar.

Pada Rabu (8/1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Diungkapkan, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (window dressing). Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. *pur

BAGIKAN