Kredit ke Sektor Pertanian Diharapkan 15 Persen Lebih

Penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian diharapkan bisa tercapai lebih dari 15 persen hingga akhir 2019 ini.

Denpasar (bisnisbali.com) –Penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian diharapkan bisa tercapai lebih dari 15 persen hingga akhir 2019 ini. Pencapaian ini dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dan taraf hidup petani.

“Industri perbankan diharapkan jangan lupa untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Penyaluran kredit ke sektor pertanian selama ini rata-rata 10 persen, maka pada 2019 ini kami harapkan realisasi mencapai 15 persen,” kata pemerhati perbankan Dr. Irawan di Sanur, Rabu (4/12) kemarin menyikapi peluang sektor pertanian terhadap fasilitas kredit perbankan.

Menurutnya, perbankan optimis bisa merealisasikan kredit 15 persen lebih mengingat Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 7 persen menyasar sektor produktif. Bila KUR ini tepat sasaran seharusnya sektor pertanian tersebut bisa tercover kredit.

“Kendati likuiditas ketat dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya kembali membaik karena dipengaruhi ekonomi global, perbankan jangan kendor dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, KUR yang mengarah ke pertanian merupakan salah satu dukungan perbankan terhadap sektor pertanian. Tetapi itu belumlah cukup karena masih banyak sektor pertanian yang belum tersentuh permodalan. Terlebih lagi Bank Indonesia tahun lalu telah mengeluarkan kebijakan BI bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dengan nilai persentase tertentu yaitu minimal 5 persen pada 2016, 10 persen pada 2017, 15 persen pada 2018 dan 20 persen pada tahun berikutnya.

“Itu berarti bank sudah memiliki kewajiban untuk penyaluran kredit ke sektor pertanian,” paparnya.

Ia mengungkapkan, masih ada UMKM di sektor-sektor tertentu belum tersentuh perbankan, tidak bisa menyalahkan lembaga keuangan maupun UMKM itu sendiri. Masing-masing memiliki celah penghalang sehingga belum dapat tersatukan atau ketemu jalan pemecahannya.

“Umumnya UMKM yang tidak tersentuh perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, salah satunya karena tidak memiliki pembukuan yang baik yang akhirnya mengarah ke manajemen keuangan dan prospek usaha yang baik pula,” katanya.

Satu sisi UMKM bisa mengakses permodalan di perbankan perlu kepercayaan dan kredibilitas yang bisa dilihat dari pembukuannya, termasuk bagaimana kontinyuitas hasil.

“Tetapi sektor pertanian umumnya tidak melengkapi dengan pembukuan sehingga terkesan unbankable. Belum lagi aset berharga tidak bisa diraba, risiko yang tinggi hingga sumber dana yang stabil,” ungkapnya.

Sebelumnya Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan bank milik krama Bali ini mencatat hingga 10 Oktober 2019 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp774 miliar. 80 persen penyaluran KUR BPD Bali didominasi KUR kecil (ritel).

“Target KUR kami hingga akhir 2019 menembus Rp955 miliar. Kami optimis hingga akhir tahun target bisa tercapai,” katanya.

Optimistis tercapai karena melihat animo masyarakat mencari KUR terus membaik, serta kondisi ekonomi mulai stabil walau masih dalam ketidakpastian. *dik

BAGIKAN