Komit Ringankan  ’’Krama’’, Desa Adat Gelgel Rancang Ngaben Massal

Semarapura (Bisnis Bali) –Visi Pemerintah Provinsi Bali, yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” sangat diapresiasi oleh prajuru desa adat di Bali. Visi ini memberi arti yang sangat mendalam untuk menjaga keajegan Bali serta memberi ruang bagi adat istiadat Bali untuk berkembang lebih maju. Lantas, apa saja yang dilakukan oleh desa adat dalam mengejawantahkan dan menyelaraskan visi tersebut?

Bendesa Adat Gelgel, Klungkung, I Putu Arimbawa, ST mengatakan, visi yang dicetuskan Gubernur Bali I Wayan Koster tersebut sangat bagus. “Saya selaku pribadi dan prajuru adat, menilai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu bagus sekali, di satu sisi untuk mengajegkan Bali, di sisi lain untuk pengembangan adat istiadat kita, termasuk penggalian potensi-potensi seni yang hampir punah,” ujar Arimbawa.

Dengan melihat sejarah Kerajaan Gelgel, pihaknya ingin membangkitkan kembali kesenian sakral “Gambuh” yang menceritakan kemasyuran kerajaan Gelgel pada masa Raja Dalem Waturenggong. “Dengan begitu, maka tradisi dan kebalian orang Bali akan bangkit lagi, serta posisi desa adat itu akan makin kuat,” imbuhnya.

Selain seni tradisi, Desa Adat Gelgel juga merancang program ngaben massal. Program ini dirancang dengan melihat pelaksanaan ngaben massal di masing-masing banjar selama ini berbeda-beda. Ada rombongan (kelompok) kena biaya sebesar Rp 15 juta – Rp 20 juta, namun ada juga yang hanya Rp 6 juta. Bahkan tidak semua warga terakomodir.

Dengan dilaksanakan oleh desa adat, biaya yang dibebabkan kepada warga akan lebih ringan. “Kami ingin ngaben dilaksanakan oleh desa adat, tiap sawa dan krama dikenakan biaya hanya Rp 200 ribu, berapa pun jumlah sawa-nya. Dari total dana krama yang terkumpul ditambah sokongan dari LPD, maka kami optimis ngaben massal bisa berjalan,” paparnya.

Program ngaben massal ini kini telah memasuki tahap pematangan konsep sedangkan pelaksanaan perdana direncanakan mulai 2022 mendatang. “Nantinya ngaben massal di desa adat akan kami selenggarakan setiap tiga tahun sekali, jadi krama tidak perlu melakukan ngaben sendiri lagi. Inilah salah satu manfaat keberadaan desa adat, yaitu harus dapat meringankan beban krama,” ucapnya.

Secara administrasi, Desa Adat Gelgel terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Desa adat ini tergolong desa tua dan terbesar di Klungkung, yang terdiri dari tiga desa dinas dan 28 banjar adat. Desa dinas tersebut meliputi Desa Gelgel yang mencakup 13 banjar adat, Desa Kamasan sebanyak 10 banjar adat dan Desa Tojan sebanyak 5 banjar adat. Jumlah krama tercatat 2.765 KK yang sebagian besar bergelut di bidang pertanian.

Namun Arimbawa mengakui belakangan ini profesi petani mulai berkurang karena sebagian krama memilih penghidupan di sektor pariwisata. Kondisi ini cukup beralasan mengingat Desa Kamasan berkembang pesat sebagai desa wisata yang dikenal dengan sentra lukisan wayang klasik Kamasan serta kerajinan bokor kuningan dan perak. “Saat ini krama kami masih sekitar 60 persen di sektor pertanian. Potensi di sini seperti padi, jagung, cabai dan bunga pacar. Kami tetap komit menjaga lahan pertanian, didukung adanya empat subak sehingga segala hal yang berkaitan dengan pertanian termasuk pencegahan alih fungsi lahan akan ditangani langsung oleh krama subak,” terangnya.

Selain Desa Kamasan, desa lainnya juga memiliki potensi yang mampu menunjang perekonomian krama. Seperti halnya Desa Gelgel yang menjadi sentra tenun songket dan Desa Tojan sebagai penghasil kerajinan gerabah.

Yang cukup unik dan mungkin sangat berbeda dengan desa adat di Bali pada umumnya, adalah di Desa Adat Gelgel terdapat lima Pura Dalem dan lima setra (pekuburan). Selama ini bila ada piodalan di Pura Kahyangan Tiga, nyaris krama tidak perlu ngayah lagi karena semua sudah dihandle oleh kelian banjar dan kelian pura saja. “Seperti di Pura Puseh, adanya 56 kelian banjar, 10 prajuru dan disokong 40 krama subak sehingga sudah cukup untuk menopang pelaksanaan persiapan piodalan, krama hanya sembahyang saja. Begitu pula di masing-masing Pura Dalem sudah ada kelian, merekalah yang mempersiapkan segalanya, jadi krama sangat diringankan,” sebut Arimbawa.

Saat piodalan di Pura Puseh Bale Agung, krama tidak dibebankan biaya atau iuran apa pun karena semua ditopang oleh LPD dan bantuan dari anggaran Pemprov Bali sebesar Rp300 juta per tahun.

Terkait keberadaan LPD, pihaknya menilai selama ini telah sangat konsen dalam membantu kegiatan adat. Untuk itu dirinya berharap, krama ikut menjaga keberadaan dan eksistensi LPD ini. Pihaknya pun terus menerus mengimbau krama melalui kelian banjar masing-masing agar selalu memanfaatkan LPD dengan maksimal untuk menyimpan dan meminjam dana karena akan ada timbal baliknya.

“Dana LPD berasal dari krama, meski bunga pinjaman lebih tinggi dari bank umum, namun pada akhirnya akan bermanfaat bagi krama. Maka kami tak henti-hentinya mengimbau krama agar memaksimalkan keberadaan LPD sehingga dari sana akan banyak dibantu melalui keuntungan yang diperoleh LPD. Setiap tahun LPD Desa Adat Gelgel mampu menyisihkan rata-rata Rp600 juta untuk pembangunan desa adat,” kata Arimbawa.

Terkait dengan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini, pihaknya pun menyampaikan harapan. Pertama, agar besaran dana bantuan ke desa adat ditingkatkan di tahun mendatang mengingat upaya menjaga tradisi membutuhkan biaya yang cukup besar. Kedua, agar ada regulasi yang jelas antara desa adat dan desa dinas. Pasalnya, terdapat kesamaan penduduk dan wilayah antara desa adat dan desa dinas sehingga sering terjadi tumpang tindih dan klaim terhadap suatu potensi yang ada. Ketiga, diharapkan ada regulasi yang jelas terhadap program-program pemerintah yang kadang kala tumpang tindih. Di satu sisi, di desa adat ada LPD dan Bupda sedangkan di desa dinas ada BUMDes dengan menyasar masyarakat yang sama melalui produk yang ditawarkan, misalnya simpan pinjam sehingga akan terjadi persaingan. “Seharusnya ada sinergitas antara program-program tersebut. Dengan adanya regulasi sehingga kita bisa lebih gamblang terhadap apa yang bisa dilakukan, dikoordinasikan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” tutupnya. *dar

Ket foto :

Foto 1 : Bendesa Adat Gelgel, Klungkung, I Putu Arimbawa, ST

Foto 2 : Pura Dasar Buana, Desa Adat Gelgel

Foto 3 : LPD dan Pasar Sweca Pura, Desa Adat Gelgel

BAGIKAN