Komisi III DPRD Badung Minta Perumda Tirta Mangutama Lebih Profesional

ISU kerugian Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 13,8 miliar mendapat perhatian serius DPRD Badung.

RAPAT – Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi, I Wayan Sandra memimpin rapat kerja dengan Perumda Air Minum Tirta Mangutama.

ISU kerugian Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 13,8 miliar mendapat perhatian serius DPRD Badung. Komisi III DPRD Badung akhirnya memanggil Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Rabu (27/1).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata didampingi Wakil Ketua Komisi, I Wayan Sandra. Rapat diikuti anggota Komisi III yakni Made Retha, Komang Tri Ani, I Gusti Ngurah Shaskara, Made Yudana, Made Suryananda Pramana dan Nyoman Graha Wicaksana. Hadir pula, Dirut Perumda Air Minum Tirta Mangutama Ketut Golak, Dirtek Wayan Suyasa, Dirum Ida Ayu Eka Dewi Wijaya dan Kabag Perekonomian Setda Badung A.A. Sagung Rosyawati.

Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata mengatakan, pemanggilan ini lantaran pihaknya ingin memastikan isu yang tengah beredar, sekaligus evaluasi bersama arah Perumda Tirta Mangutama.  “Kami di Komisi III merasa berkepentingan, agar ada sebuah kepastian. Ke depan, kita harus melakukan pembenahan-pembenahan agar tidak terjadi dari asumsi tidak ada tolok ukur. Mestinya semua ada tolok ukur dalam parameter yang jelas,” katanya.

Ketika terjadi penurunan pendapatan, kata dia, seharusnya terjadi penurunan produksi. Namun, situasi di Perumda Tirta Mangutama justru sebaliknya. “Ini kan lucu, terjadi kontradiktif. Jika dikatakan harus disiapkan produksinya lebih karena mengantisipasi tingkat kebocoran, titik-titik rawan yang diprediksi harusnya sudah diketahui,” terangnya.

Jika terkait subsidi ke masyarakat saat pandemi Covid-19, pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Subsidi ke masyarakat di tengah pandemi merupakan kebijakan. Itu tidak masalah,” tegasnya.

Menurut politisi asal Dauh Yeh Cani, Abiansemal ini, kerugian sebesar Rp 13,8 miliar tidak masuk akal. Sebab, seharusnya ada kesempatan untuk melakukan evaluasi. “Di sinilah peran kerja tim dari para direksi. Semua harus kerja bersama-sama. Misal melakukan penjualan ke hotel, apa dimungkinkan melakukan penjualan besar di situasi seperti ini, kan tidak. Itu harus didiskusikan bersama,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi III, Wayan Sandra meminta, minimal setiap tiga bulan sekali harus ada kontrol antara Dewan dengan Perumda Tirta Mangutama. Agar ada pengawasan yang jelas arah perumda ke depannya. “Kebocoran 43,61 persen itu bukan kebocoran biasa. Di atas 30 persen artinya sudah terjadi pencurian air. Sekarang baru kelihatan di musim pandemi ini. Jangan saling menyalahkan, tetapi mampu nggak kita melakukan efisiensi?” tegas Sandra.

Anggota Komisi III, I Made Retha juga mempertanyakan tingkat kebocoran yang trennya terus meningkat. “Pertanyaannya, selama ini ditangani apa tidak? Jangan-jangan saat kita kaya tidak dihiraukan. Sekarang di saat pandemi baru kelihatan. Kami di Komisi III juga tidak pernah diberikan laporan,” ungkapnya.

Anggota komisi lainnya, I Gusti Ngurah Shaskara juga kembali mempertanyakan, apakah kerugian ini tidak bisa ditekan. Seharusnya, Perumda memiliki strategi menurunkan tingkat kehilangan air dan investasi di industri air melalui inovasi yang hingga saat ini belum dilakukan. “Jika kita analisis ini karena pandemi. Tetapi beberapa strategi tidak dilaksanakan sehingga kerugian-kerugian tak bisa dihindari,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Air Minum Tirta Mangutama Ketut Golak mengatakan, titik kebocoran tinggi merupakan salah satu potensi penyebab kerugian. Menurutnya, jika kebocoran tidak segera diperbaiki maka akan berpengaruh terhadap pelayanan ke masyarakat. “Sebetulnya, produksi kita bisa diturunkan. Namun tidak bisa berbanding lurus dengan penurunan pendapatan. Karena struktur dari pelayanan kita tidak sama. Teknis di lapangan kan berbeda dengan asumsi. Jika pendapatan turun produksi juga turun, otomatis tekanan terhadap pelayanan juga akan menurun,” tuturnya.

Sesuai saran Dewan, Golak akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pihaknya selaku pimpinan menegaskan, ingin memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat terutama di tengah pandemi. “Kami harus memberikan subsidi ke masyarakat. Yang terutama sekali, kami punya utang Rp 41 miliar. Kami tidak bisa memaksa masyarakat membayar di saat kondisi seperti ini,” kata pejabat asal Sobangan ini. *adV

BAGIKAN