Ketua DPRD Karangasem Dorong Eksekutif Penuhi Anggaran Penanggulangan Covid-19 dan TPP

KETUA DPRD Karangasem Gede Dana, Rabu (2/9) kemarin saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) mendorong pihak eksekutif Karangasem, memenuhi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

KETUA DPRD Karangasem Gede Dana, Rabu (2/9) kemarin saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) mendorong pihak eksekutif Karangasem, memenuhi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Selain itu juga diminta memenuhi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi  pegawai atau ASN yang dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD 2020.

Gede Dana mengatakan, masih belum melandainya penularan Covid-19 di Indonesia, Bali dan di wilayah Kabupaten Karangasem,  hingga triwulan III Tahun 2020 yang menimbulkan  dampak sosial dan dampak ekonomi yang sangat dirasakan masyarakat.

Bahkan dalam kebijakan tatanan kehidupan baru (new normal) yang sudah digulirkan pemerintah,  termasuk upaya membuka kunjungan wisatawan domestik ke Bali, ternyata  belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi pemulihan ekonomi masyarakat.

Menyikapi situasi itu, Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana,  saat memimpin rapat Banmus dalam menyusun jadwal pembahasan APBD Perubahan, kemarin menyatakan bahwa dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020, pertama mendorong Bupati Karangasem untuk memenuhi kebutuhan anggaran TPP bagi pegawai atau ASN yang belum dianggarkan oleh eksekutif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan TPP juga memiliki dampak bagi perputaran kebutuhan ekonomi domestik masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan terjadi perputaran ekonomi di Karangasem.

Kata Gede Dana, pihaknya membantu masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian mereka, seperti dengan membuka proyek padat karya untuk perbaikan fasilitas umum masyarakat.  ‘’Kedua, saya menekankan agar anggaran untuk penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas mengingat wabah corona masih berkepanjangan hingga saat ini,” tandas Gede Dana.

Lebih lanjut dikatakan, prioritas pemberian anggaran di antaranya, untuk  penanganan kesehatan masyarakat, penanganan Covid-19, anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS), maupun penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga hal prioritas tadi hendaknya benar-benar disiapkan oleh pihak eksekutif, sehingga masyarakat Karangasem merasa terlindungi  dari dampak wabah corona dan kebutuhan ekonomi masyarakat juga terpenuhi.  *adv/bud

BAGIKAN