Kelanjutan BLT UMKM Tunggu Keputusan Pusat

Kelanjutan program Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19 masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.

Tabanan (bisnisbali.com) –Kelanjutan program Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19 masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat. Sembari menunggu, Pemkab Tabanan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan terus melakukan update atau meregistrasi jumlah pelaku usaha kecil yang ada saat ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan, I Made Yasa, Selasa (9/3) kemarin, mengungkapkan, hingga saat ini kelanjutan terkait program bantuan terdampak Covid-19 yang menyasar UMKM masih menunggu keputusan dari pusat. ”Hingga kini kami belum mendapat informasi dari pusat menyangkut kelanjutan program tersebut. Nanti kalau sudah ada, kami pasti akan diinfokan lebih lanjut,” tuturnya.

Sembari menunggu terkait kejelasan keberlanjutan program tersebut tahun ini, pihaknya sudah melakukan pendataan di lapangan terkait perkembangan sekaligus meregistrasi untuk mengetahui di antaranya jenis usaha, nama pemilik hingga lokasi usaha. Dari pendataan terakhir, ternyata jumlah UMKM di Tabanan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Yakni, pada 2021 ini mencapai 43.175 pelaku usaha atau naik dari posisi 42.000 an pada 2020 lalu. “Bagi UMKM di Tabanan yang belum terdata, bisa saja pelaku usaha tersebut mendaftarkan diri ke dinas untuk dan kami akan registrasi,” ujarnya.

Mantan Kadis Pariwisata Tabanan ini menyebutkan, pendataan sekaligus registrasi ini bertujuan selain dalam rangka menyiapkan data lebih awal menyangkut jumlah UMKM terkait penyaluran program BLT jika seandainya kembali dilanjutkan tahun ini. Upaya tersebut juga jadi upaya bagi dinas dalam membantu atau lakukan pendampingan ke UMKM bersangkutan dalam menggeliatkan maupun pengembangan usaha.

Contohnya, jika UMKM tersebut ingin mendapat bantuan dalam kaitannya pendanaan sebagai modal usaha, maka pihaknya siap akan menghubungkan dengan lembaga keuangan sebagai penyedia modal sepanjang UMKM tersebut memenuhi persyaratan sebagai debitur kredit. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan memberikan pelatihan guna meningkatkan daya saing pelaku UMKM tersebut. Termasuk juga pendataan dan registrasi ini untuk mempermudah dinas Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan pemasaran produk usaha kecil ke pasar ekspor, seiring ada rencana sejumlah Negara yang membuka pasar bagi penyerapan produk lokal.

“Dengan dilakukan pendataan dan registrasi UMKM ini, kami menjadi lebih cepat untuk membantu pemasaran produk ketika ada permintaan dari pasar ekspor. Sebab, kami sudah mengantongi atau siap data menyangkut UMKM mana dan produk apa yang dihasilkan,” kilahnya.*man

BAGIKAN