Kekurangan Rp 59 Miliar untuk Bayar UHC BPJS, Pimpinan DPRD Karangasem Minta Eksekutif  Cari Solusi

Anggaran untuk mensubsidi masyarakat Karangasem guna membiayai universal Health  coverage (UHC) jaminan kesehatan nasional (JKN), Pemkab Karangasem terhitung defisit Rp 59 miliar lebih.

Pimpinan dan anggota DPRD foto bersama Kepala BPJS usai rapat kerja membahas UHC JKN KIS, di DPRD Karangasem.

Amlapura (bisnisbali.com) –Anggaran untuk mensubsidi masyarakat Karangasem guna membiayai universal Health  coverage (UHC) jaminan kesehatan nasional (JKN), Pemkab Karangasem terhitung defisit Rp 59 miliar lebih. Anggaran selama ini yang ada di APBD induk 2020 hanya cukup dipakai membayar  kepada pihak BPJS sampai Maret ini. Guna membantu masyarakat, agar bisa berobat gratis atau dicover BPJS, Bupati Karangasem atau pihak eksekutif diminta segera mencari solusi.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD karangasem I Gede Dana dan pimpinan serta anggota DPRD lainnya, saat rapat kerja, di DPRD Karangasem, Selasa (3/3). Sayangnya, ketika diundang untuk Raker membahas kelanjutan pelayanan UHC itu, tim dari eksekutif Pemkab Karangasem tidak ada yang hadir ke DPRD Karangasem. Alasan ketidakhadirannya, kata Gede Dana, karena belum siap mengikuti rapat itu.

Ketua DPRD Gede Dana akhirnya hanya rapat dengan pihak BPJS. Pihak BPJS hadir dr. Endang Triana Simanjuntak selaku Kepala BPJS Klungkung yang mewilayahi, Karangasem, Klungkung dan Gianyar dan manajemen BPJS Cabang Karangasem.

Gede Dana mengatakan, belum ada solusi yang ada dari rapat guna mencari jalan ke luar mengenai anggaran subsidi Pemkab untuk membiayai UHC atau mengkover kesehatan masyarakat secara universal itu.  Sebab, belum ada solusi mengenai kekurangan anggaran untuk  membiayai UHC itu akibat ketidakhadiran pihak eksekutif. Karena itu, Ketua DPRD Karangasem berencana  segera mengundang pihak eksekutif lagi dalam  rapat koordinasi. “Diundang rapat kerja mencari solusi mengatasi kepentingan masyarakat, tidak ada yang mau datang dengan alasan tidak siap. Kita akan undang rapat koordinasi,’’ ujar Gede Dana.

Sebenarnya, Dewan mengundang rapat bukan dalam rangka mencari kesalahan atau saling menyalahkan. Menurut Gede Gana, tidak boleh ada saling menyalahkan, tetapi dalam rangka mencari solusi atau jalan ke luar mengatasi kesulitan  masyarakat.

Gede Dana berdasarkan informasi pihak BPJS, kontrak anggaran guna mengkover JKN KIS masyarakat karangasem sampai Maret ini. Selanjutnya, kalau tak ada tambahan anggaran, anggarannya bakal habis. Itu berarti, jika eksekutif tidak menambah anggaran, maka sekitar 200 ribu masyarakat diputus JKN KIS-nya jika berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit.  “Masalah ini, harus segera dicarikan solusi,” tegas Gede Dana.

Wakil Ketua 1 DPRD Karangasem, Nengah Sumardi mengatakan,  kalau mau eksekutif masih memiliki pilihan solusi. Bupati Karangasem bisa menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) sesuai surat edaran Mendagri dengan berkoordinasi dengan DPRD. Program atau proyek yang tidak mendesak, bisa ditunda dan anggarannya dipakai untuk menutupi kekurangan Rp 59 miliar, anggaran UHC JKN.

“Pemkab Karangasem juga memiliki anggaran Rp 10 miliar untuk kartu Karangasem sehat (KRS), dan itu bisa dialihkan  total untuk membantu masyarakat Karangasem, karena sudah ada UHC. Sudah ada UHC untuk apa lagi ada KRS?” tegas Sumardi. *adv

BAGIKAN