Kebijakan Gratis PDAM Badung Diberikan bagi 59.975 Pelanggan

Untuk menjabarkan kebijakan gratis pembayaran rekening PDAM bagi pelanggan sosial dan rumah tangga, Wakil Bupati Badung Drs. Ketut Suiasa, S.H.,  menggelar jumpa media.

Mangupura (bisnisbali.com) –Untuk menjabarkan kebijakan gratis pembayaran rekening PDAM bagi pelanggan sosial dan rumah tangga, Wakil Bupati Badung Drs. Ketut Suiasa, S.H.,  menggelar jumpa media. Saat itu, Wabup didampingi Dirut Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung Ketut Golak dan Kabag Humas Made Suardita.

Golongan atau kluster yang diberikan kebijakan gratis, menurut Wabup Suiasa, adalah pelanggan dari golongan sosial A, B dan G. Untuk golongan rumah tangga, yang memperoleh gratis adalah golongan D1, D2, dan D3. “Keseluruhan pelanggan yang masuk golongan ini 59.975 pelanggan,” kata pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan tersebut.

Golongan sosial A dan G, ujarnya, menyangkut kamar mandi umum, WC umum, terminal air, kran umum. Sosial B, katanya, yayasan sosial, sekolah negeri/swasta, panti asuhan, dan rumah ibadah.

Sementara itu, rumah tangga D1, kata Suiasa, adalah rumah yang di depannya terdapat jalan yang lebarnya termasuk got 0-3,99 meter. Rumah tangga D2, katanya, adalah rumah yang di depannya terdapat jalan termasuk got 4-6,99 meter. “Rumah tangga D3 adalah rumah yang di depannya terdapat jalan dengan lebar 7 meter ke atas,” katanya.

Walau gratis, menurut Wabup, bukan berarti pelanggan bisa sebebas-bebasnya menggunakan air. Volume yang digratiskan terukur sehingga pelanggan tak semena-mena menggunakan air. “Volume pemakaian air yang dibebaskan hanya 10 meter kubik untuk rumah tangga,” tegasnya.

Untuk golongan sosial gratis secara keseluruhan. Pertimbangannya, pemakaian airnya dipastikan tidak akan melebihi 10 meter kubik.

Dengan kebijakan ini, katanya, ketika penggunaan air di atas 10 meter kubik, pelanggan tetap harus membayar. “Kelebihan dari 10 meter kubik tetap harus dibayar,” tegasnya.

Kebijakan penggratisan 10 meter ini, kata Wabup, sesuai dengan Permendagri 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penerapan tarif air minum. Pada pasal 1 disebutkan, standar kebutuhan air minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari.

Soal lama kebijakan, kata Suiasa, tetap selama tiga bulan. “Kebijakan ini terhitung mulai pembayaran Mei, Juni dan Juli 2020,” tegasnya.

Secara keseluruhan eksisting dari kluster ini, kata Wabup, jika dirupiahkan PDAM akan memberikan subsidi senilai Rp7,916 miliar. “Secara keselutuhan produktivitas PDAM akan menurun Rp 7,9 miliar lebih,” kata Suiasa.

Saat ditanya apakah penurunan pendapatan ini tak mempengaruhi kualitas pelayanan Perumda Air Minum, Dirut Ketut Golak memastikan pelayanan tetap bisa berjalan dengan normal. Biaya operasional, tegasnya, akan diambilkan dari tagihan dana piutang yang dihapuskan. “Piutang PDAM mencapai Rp 7,9 miliar. Ini yang harus kami lakukan sesuai dengan ketentuan akuntansi,” tegas Ketut Golak. *adv

BAGIKAN