Kasus tak Terselesaikan, Ketakpercayaan terhadap Asuransi  Rentan Terjadi

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan rentan terjadi bila pemerintah maupun otoritas terkait tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang kini terjadi di beberapa asuransi saat ini.

Denpasar (bisnisbali.com) –Ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan rentan terjadi bila pemerintah maupun otoritas terkait tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang kini terjadi di beberapa asuransi saat ini. Dampak ketidakpercayaan masyarakat ini bisa berimbas kepada sektor lainnya termasuk perbankan dan perekonomian.

Pemerhati asuransi dari Undiknas Graduate School, Prof. Gede Sri Darma, DBA. di Renon, Senin (13/1) kemarin mengatakan, kasus yang terjadi di asuransi sudah banyak diketahui masyarakat sehingga bila tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak kepada ketidakpercayaan kepada industri asuransi di Indonesia.

“Efeknya tidak hanya ke asuransi yang lagi bermasalah, namun juga kepada asuransi lainnya,” katanya.

Terlebih lagi berdasarkan informasi pendapatan seluruh asuransi jiwa dalam kondisi stagnan atau tidak ada lagi premi lanjutan yang bisa berkembang. Produk bisnis baru yang dikembangkan asuransi pun ikut tidak bisa berkembang, termasuk untuk pemegang polis baru karena kasus asuransi sudah diketahui masyarakat.

“Kemungkinan masyarakat akan enggan berasuransi sementara waktu bagi bisnis baru. Sementara bisnis lanjutan atau mereka yang membayar premi lanjutan setiap bulan atau setiap tahun akan berpikir ulang dan wait and see sambil berpikir jangan-jangan uang yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik mendatang,” ujarnya.

Oleh karenanya, Sri Darma berharap keputusan pemerintah harus cepat mengatasi permasalahan di asuransi, walaupun Menteri BUMN sempat menyampiakan akan mencari skema penyelesaian salah satu asuransi bermasalah yaitu Jiwa Sraya dengan cara mencicil. Ia mengimbau pemegang polis diharapkan bersabar, ikhlas karena pelan-pelan akan dijanjikan dicicil terutama bagi mereka pemegang polis yang jatuh tempo.

“Sementara bagi mereka yang menebus atau menjual karena belum jatuh tempo, tentu akan antre mengingat asuransi pembayaran dilakukan bila sesuai jatuh tempo atau waktu yang telah disetujui,” ucapnya.

Itu berarti pemegang polis yang jatuh tempo dan klaim meninggal dunia biasanya yang akan dibayarkan terlebih dahulu.

Ia pun menerangkan, pemberitaan kasus asuransi ini akan membuat banyak yang pemegang polis akan menjual sesuai nilai tunai saat ini sehingga ini berpeluang menyebabkan bertambahnya gagal bayar.

“Inilah yang harus diwaspadai karena ada peluang terjadi krisis ekonomi bila tidak bisa dicegah atau kasus teratasi secara keseluruhan,” imbuhnya.

Sri Darma menyebutkan, di sinilah perlu adanya lembaga penjaminan asuransi atau semacam lembaga penjaminan simpanan (LPS) di bank. Dengan adanya lembaga penjamin asuransi atau pemegang polis maka masyarakat akan terlindungi.

“Lembaga penjaminan asuransi sampai saat ini belum ada undang-undang sehingga perlu dibuatkan perundang-undangan bagi pemegang polis,” sarannya.

Tidak dipungkiri Dewan kurang peduli, pemerintah belum fokus pembuatanan peraturan pemerintah (PP) walaupun ada UU Asuransi yaitu UU No.40/2014 tetapi peraturan pemerintah khususnya terhadap asuransi mirtual belum dipayungi hukum. Asuransi mirtual tidak dalam bentuk PT namun semacam koperasi dari anggota kepada anggota untuk anggota. *dik

BAGIKAN