Jadi Bank Jangkar, BPD Bali Layak Kembangkan Dana Titipan dari Pemerintah

Pemerhati perbankan Nyoman Sender menilai, Bank BPD Bali layak mengembangkan dana titipan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Denpasar (bisnisbali.com) –Pemerhati perbankan Nyoman Sender menilai, Bank BPD Bali layak mengembangkan dana titipan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dengan kucuran dana tersebut, perbankan dapat melakukan restrukturisasi. Termasuk Bank BPD Bali, sangat perlu dana tersebut di samping untuk kepentingan likuiditas juga dalam upaya BPD Bali bisa bertindak sebagai bank jangkar,” katanya di Renon.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Denpasar ini mengatakan, bank jangkar yaitu meneruskan bantuan likuiditas tersebut kepada BPR-BPR di Bali yang sangat terdampak oleh pandemi covid-19. Sebab, pandemi covid secara langsung menghantam nasabah atau debitur-debitur yang bergerak di sektor pariwisata dan bidang-bidang usaha ikutannya

Sementara terkait adanya rencana pemerintah bakal menyiapkan juga dana titipan kepada 4 BPD (Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng dan Bank Jatim), Sender berasumsi kenapa hanya 4 BPD itu mungkin berdasarkan evaluasi dan analisis bahwa mayoritas di wilayah keempat BPD tersebut merupakan nasabah-nasabah yang terdampak paling signifikan. Contoh di Bali yang mayoritas nasabah bergerak di sektor pariwisata.

“Dana tersebut pasti sangat diharapkan oleh bank-bank yang nasabah debiturnya terkena dampak langsung berupa tambahan modal untuk membangkitkan kembali aktivitas bisnisnya,” jelasnya.

Bantuan dana likuiditas dari pemerintah tersebut juga sangat diperlukan bagi sebagian besar bank-bank untuk membantu posisi likuiditasnya yakni cash ratio-nya biar aman apabila ada penarikan dana oleh nasabah-nasabah penabung/deposan.

“Istilahnya untuk membantu dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan sisi kewajiban bagi bank-bank. Jadi untuk menghindari potensi rush yang bisa meluas dan mengarah ke krisis perbankan,” terangnya.

Tujuan utama juga dari bantuan dana titipan pemerintah adalah untuk membantu perbankan dapat memberikan kredit kepada nasabah atau debitur-debitur yang kesulitan untuk bangkit kembali. *dik

BAGIKAN