Investasi cenderung Bergerak Liar

Mencermati dinamika investasi di Bali 2019, yang masih menjadi primadona adalah sektor pariwisata

I Nyoman Gede Maha Putra, S.T., M.Sc., Ph.D.

Denpasar (bisnisbali.com) – Mencermati dinamika investasi di Bali 2019, yang masih menjadi primadona adalah sektor pariwisata. Namun, yang menjadi catatan adalah investasi saat ini cenderung bergerak liar, sehingga pemerintah dengan regulasinya terkesan tergagap dan tak mampu mengimbangi.

Ketua Warmadewa Research Center (WaRC), I Nyoman Gede Maha Putra, S.T., M.Sc., Ph.D., Jumat (27/12) mengatakan, untuk memahami seperti apa pembangunan di Bali 2019 ini, hal penting yang harus diketahui ke mana uangnya (investasi-red) pergi. “Sekarang uangnya masih dominan pergi ke pariwisata semua. Daerah-daerah pariwisata yang lama masih menjadi pusat-pusat investasi dan daerah-daerah yang lain pun mulai menjadi primadona,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini dengan pergerakan modal yang sangat cepat, tempat-tempat di tepi-tepi jurang juga ikut menjadi instrumen investasi. Pulau-pulau terpencil yang tidak terjangkau juga ikut menjadi tempat investasi. “Tampaknya modal sekarang boleh dibilang bergerak sangat liar dan begitu mereka menguasai lahan, para investor ini akan menggenjotnya lewat media-media sosial seperti Instagram, Facebook dan itu justru akan memunculkan lagi investasi-investasi baru. Penggunaan investasi baru ini untuk mengembalikan modal mereka harus mendatangkan pengunjung melalui promosi, sehingga terjadi perputaran uang yang juga terjadi sangat cepat,” katanya.

Di sisi lain, kata Maha Putra, sepertinya pemerintah tergagap-gagap untuk mengatur hal ini. “Kita ketahui di Nusa Penida ada puluhan orang meninggal gara-gara jatuh dari tebing, karena unsur keamanannya belum kita siapkan. Kemudian di daerah lain terjadi kasus-kasus karena kita belum siap, tapi uangnya bergerak sangat cepat dan uang yang bergerak cepat ini membutuhkan pengembalian yang juga sama cepatnya,” ungkapnya.

Kecepatan gerak investasi tersebut, susah diikuti sistem pemerintahan yang lima tahunan. “Sistem lima tahunan ini ‘kan membuat pilkada 5 tahun, rencana tata ruang 5 tahun sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan investasi yang serba cepat.  Sekarang itu ‘kan hitungan harian bahkan detik, jadi harus serba cepat,” katanya.

Dari segi bangunan juga mengikuti dinamika investasi yang cepat tersebut. “Bangunan sekarang juga berubah, bangunan yang menggunakan bambu yang dalam satu bulan jadi itu yang tren sekarang, menggunakan tenda yang satu malam bisa jadi itu yang tren. Kalau menggunakan beton, 2 tahun mungkin baru bisa jadi, dan menunggu balik modal. Pakai bambu dan tenda cepat sekali, sedangkan penggunaan beton balik modal sangat lama,” katanya.

Namun di sisi lain, kata Maha Putra, investasi yang cepat tersebut terkadang kurang memperhatikan segi keamanannya. “Seperti yang kita dengar beberapa kali, ayunan ada orang meninggal. Karena mereka sudah jualan melalui promo foto-foto di Instagram, padahal pemerintah belum sempat melakukan pengecekan dari segi keamanan,” katanya.

Fenomena tersebut, tidak hanya terjadi di Bali, tapi terjadi hampir di seluruh dunia. Pada akhirnya investasi semacam ini akan munculkan permasalahan lingkungan seperti banjir akan makin sering terjadi. “Karena daerah yang dulu kita lindungi sekarang kita budidayakan dan eksploitasi. Daerah hilir yang seharusnya airnya melebar, sekarang airnya menyempit. Daerah-daerah pantai sekarang sering banjir karena aliran sungai yang dulu lebar sekarang menyempit,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah belum melakukan sebuah perencanaan yang luar biasa. “Tapi tak tahu dengan Gubernur Koster ingin melindungi danau, ingin melindungi gunung apa yang akan dilakukan. Sampai saat ini belum kelihatan hasilnya, sehingga pada 2020 diprediksi dinamika investasi akan sama dengan 2019,” katanya. *pur

BAGIKAN