Insentif Pajak Otomotif Dinilai Kurang Tepat 

Insentif paja kendaraan bermotor punya dampak kecil terhadap total pengeluaran masyarakat.

MOBIL – Pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi tarif PPnBM untuk mobil. Ini membuat harga kendaraan akan lebih murah.

Denpasar (bisnisbali.com) –Insentif paja kendaraan bermotor punya dampak kecil terhadap total pengeluaran masyarakat. Pemerhati ekonomi menilai, tujuan utama mengangkat perekonomian dengan memberikan insentif perpajakan ke sektor otomotif belum tepat sasaran.

Seperti diketahui, pemerintah baru-baru ini membuat kebijakan baru dengan relaksasi tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor khususnya mobil. Per Maret 2021 tarif PPnBM untuk mobil baru akan menjadi 0 persen. Kemudian, pembebasan 50 persen dari Juni sampai Agustus, dan 25 persen untuk September hingga November.

“Kenapa waktu itu ragu mengalokasikan anggaran bantuan subsidi upah dan sekarang amat yakin dengan insentif pajak mewah kendaraan bermotor?” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adinegara.

Ia mengatakan, pemerintah juga berargumen bahwa sektor otomotif menyerap 1,5 juta orang maka perlu diberi insentif. Bagaimana dengan sektor pertanian? Kata dia, serapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 29,7 persen dari total lapangan kerja alias 38 juta orang. Dalam situasi pandemi, sektor pertanian masih bisa serap lapangan kerja baru. Sementara anggaran subsidi pupuk hanya dialokasikan Rp 24,5 triliun di APBN 2020 lalu.

“Tentu ini tidak adil. Kalau hitung-hitungannya banyak orang yang bekerja, pemerintah sebaiknya fokus dulu ke sektor pertanian,” ujarnya.

Bhima pun mempertanyakan, dengan adanya penurunan harga mobil, apakah langsung masyarakat tertarik membeli? Jawabannya belum tentu. Sebagian konsumen membeli lewat leasing atau bank dengan kredit kendaraan bermotor. Situasinya kompleks karena leasing sedang menghadapi tingginya risiko kredit macet.

“Meskipun harga mobil bakal turun, leasing tidak semudah itu berikan fasilitas kredit ke konsumen baru. Syarat-syaratnya masih tinggi. Bahkan DP pinjaman baru di tengah masa pandemi justru dinaikkan oleh beberapa leasing untuk hindari kerugian,” jelasnya.

Menurutnya, mobil itu benda bergerak, beda dengan rumah. Faktor risiko kredit kendaraan bermotor jauh lebih tinggi dari KPR. Di sisi lain, tentunya konsekuensi dari obral pajak PPnBM mobil baru bakal membuat menteri keuangan geleng-geleng kepala. Penerimaan pajak yang seret, akan membuat pemerintah kesulitan untuk mencari sumber lain untuk menutupi kekurangan tersebut.

Alhasil, ada dua opsi tersisa, naikkan penerimaan di pos lainnya atau minta pinjaman utang baru kepada kreditur. Harga rasio pajak yang turun karena berbagai insentif pajak, harus dibayar mahal oleh anggaran negara. Ujungnya masyarakat biasa yang kena pajak.

Ia pun menilai, konsumen dan leasing adalah salah satu pihak yang tidak mudah diyakinkan untuk membeli mobil baru. Tidak semudah itu menjual mobil ketika masalah utama pandemi tidak diselesaikan terlebih dulu. “Ingat, masalah utamanya adalah terbatasnya mobilitas sehingga penjualan otomotif turun. Solusinya bukan disuruh beli mobil baru tapi hanya diparkir di garasi,” paparnya.

Ia pun melihat kondisi saat ini bukan waktu ideal memiliki mobil baru. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan tajam. “Masih bisa bekerja saja sudah untung, karena banyak yang di-PHK sepihak secara tiba-tiba,” terangnya.

Konsumsi rumah tangga sepanjang 2020 melorot tajam, yakni 2,63 persen. Itu berarti jangankan beli mobil baru, melihat cicilan motor tahun kemarin saja masih jadi beban. Upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat beli mobil cukup kontradiktif dengan penanganan pandemi. Buat apa ada PPKM mikro yang tujuannya mengendalikan pandemi kalau masyarakat di satu sisi didorong jalan-jalan pakai mobil baru.*dik

BAGIKAN