2020, Penunggak PKB harus Waspada, Penegakan Hukum akan Dilakukan

Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2019 lalu, dikatakan bisa menjadi pemutihan terakhir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.

Layanan WP di sebuah kantor Samsat.

Denpasar (bisnisbali.com) –Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2019 lalu, dikatakan bisa menjadi pemutihan terakhir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali. Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha, S.E., M.Si. mengatakan 2020 akan mulai melakukan penegakan hukum.

Santha menegaskan, penegakan hukum akan mulai dilakukan terhadap mereka yang masih memiliki tunggakan PKB, setelah pelaksanaan pemutihan yang dilaksanakan hampir selama empat bulan tersebut. “Saat pemutihan kami sudah wanti-wanti, agar masyarakat yang masih menunggak pajak memanfaatkan momen pemutihan. Tahun ini kami akan gencarkan razia gabungan, untuk menjaring mereka yang masih membandel tidak membayar pajak,” kata Santha.

Proses penegakan hukum tersebut dikatakan, akan ada tilang langsung di tempat. “Kami dari Bapenda tetap mengimbau masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban. Kenapa harus menunggu penegakan hukum, kenapa tidak melakukan upaya penyelesaian sejak dini, secara rutin secara reguler sehingga tidak ada persoalan nanti,” tandasnya.

Dengan melakukan pembayaran PKB secara rutin, dalam bepergian juga masyarakat menjadi tenang tanpa dihantui oleh razia gabungan yang akan dilaksanakan secara intensif.

Sementara terkait target pendapatan dikatakan dari sisi PAD akan ada peningkatan sekitar Rp 350 miliar. “Di induk penetapan APBD 2019, PAD Rp3,4 triliun. Pada 2020 dinaikkan menjadi Rp3 triliun 750 miliar.  Berarti ada peningkatan sekitar Rp 350 miliar dari sisi PAD saja,” tukasnya.

Dikatakan dari data penghitungan potensi dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta dengan kerja keras petugas Bapenda, target tersebut akan tercapai. “Karena pembangunan akan bergerak terus sehingga pembiayaan juga meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Untuk mencapai target tersebut juga dilakukan berbagai pembenahan dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai pelayanan publik yang prima. “Banyak hal yang akan kita benahi, salah satunya adalah pelayanan di samsat. Kita berbenah terus baik dari sisi sumber daya manusia, yaitu peningkatan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana lainnya,” papar Santha.

Dari sistem antrean juga akan  diatur dengan sebaik-baiknya. “Kita juga menyiapkan tingkat kenyamanan masyarakat untuk menyelesaikan perpajakan itu dari UPT yang telah permanen dan kemudian yang kedua kami juga pada 2020 sudah siapkan pelayanan jemput bola. Untuk itu kami akan lakukan  penambahan satu mobil Samsat keliling, jadi masing-masing kabupaten/ kota pada 2020 mereka sudah memiliki satu unit mobil Samsat keliling yang tentu yang akan bisa mengakses masyarakat di mana populasi wajib pajak yang terbanyak,” ungkapnya.

Dikatakan, Bapenda juga akan menambah kendaraan roda dua dengan model Samsat Kerthi. Karena program tersebut sangat efektif untuk meringankan dan memudahkan masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya. Ke depannya program tersebut diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaring wajib pajak yang memang ingin membayar pajak namun terkendala waktu dan lokasi yang jauh. *pur

BAGIKAN