BPR Edukasi Masyarakat, Geser Peran Tengkulak

2019 peran tengkulak (rentenir) masih memiliki peran sangat besar membantu keuangan masyarakat.

EDUKASI - Kegiatan edukasi,  Perbarindo bersama BPR berupaya mendekatkan layanan keuangan BPR kepada  masyarakat dan sektor UMKM.

Denpasar (bisnisbali.com)-2019 peran tengkulak (rentenir) masih memiliki peran sangat besar membantu keuangan masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Perbarindo Kota Denpasar, Made Sumardhana, Kamis (26/12) mengatakan tantangan bank perkreditan rakyat (BPR) tahun mendatang mengeliat edukasi guna merangkul masyarakat dan menggeser peran tengkulak.

Komisaris BPR Pasar Umum ini mengatakan BPR menawarkan berbagai produk perbankan. BPR sudah berhasil menyentuh lapisan masyarakat dan sektor usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM).
Ia menjelaskan sesuai fungsinya BPR dituntut melaksanakan fungsi intermediasi secara optimal.
“Yang paling utama, BPR harus mampu menggeser peran tengkulak/rentenir yang selama ini menggerogoti masyarakat,” ucapnya.
Selama 2019 BPR telah mengambil langkah-langkah strategis guna menggarap pasar secara optimal. Ini melalui pendekatan, edukasi ke masyarakat termasuk skala usaha khususnya sektor UMKM.

Tahun depan BPR mesti bekerja lebih keras masuk ke semua lapisan masyarakat. Ini untuk membebaskan masyarakat dari peran tengkulak.
Sumardhana meminta BPR makin serius dalam edukasi ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih percaya menaruh uang di BPR dan memanfaatkan produk BPR. Ini secara bertahap BPR bisa mengkikis peran tengkulak atau rentenir yang tumbuh di masyarakat.

Dalam kegiatan edukasi BPR sebagai bank mampu untuk merangkul masyarakat. Perlu diyakinkan, dana masyarakat yang ditempatkan di BPR dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Rp2 miliar per orang/per rekening. Selisih bunga penjaminan LPS untuk dana masyarakat di BPR 2 persen lebih tinggi dibandingkan penjaminan LPS dana masyarakat di bank umum.

Made Sumardhana menambahkan dalam melaksanakan fungsi intermediasi, BPR mematuhi setiap standar dan prosedur pengelolaan bank. Ini sebagaimana aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Dengan mematuhi POJK BPR mampu menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan bisa beroperasi secara sehat untuk menggerakan ekonomi Bali,” tambahnya. *kup

BAGIKAN