Hadapi Era Revolusi Industri 4.0 BPR Tawarkan Transaksi Digital

Guna tumbuh maju dan berkembang, bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut mampu mengukuti perkembangan di era digital

DIGITAL - BPR harus secara bersama berupaya menerapkan layanan berbasis digital. (kup)

Mangupura (bisnisbali.com) – Guna tumbuh maju dan berkembang, bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut mampu mengukuti perkembangan di era digital. Dengan layanan transaksi digital, BPR akan makin eksis menghadapi tantangan persaingan di era revolusi industri 4.0.

Sekretaris DPK Perbarindo Badung, Wayan Eka Sudirta, Rabu (11/12) mengatakan, di era digital BPR dituntut bisa mengikuti perkembangan teknologi ke depan. “Segala layanan atau transaksi BPR ke depan bisa meminimalisasi setoran tunai,” katanya.

Direktur Utama BPR Parasari Sibang ini mengatakan, layanan digital ini bisa diaplikasikan lewat ponsel para nasabah. BPR bisa memberikan layanan lewat ponsel bekerja sama dengan vendor lain. Nasabah bisa mengakses data keuangannya di BPR melalui aplikasi yang sudah dipersiapkan BPR bersama vendor yang diajak bekerja sama.

Eka Sudirta mengungkapkan, untuk memberikan layanan berbasis digital jajaran direksi BPR wajib untuk meningkatkan kualitas SDM. Sementara untuk penguatan teknologi, BPR  diimplementasikan kerja sama dengan financial technology (fintech). “Hal ini akan menjadikan BPR  tumbuh, maju dan berkembang,” katanya.

Senada dikatakan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas. Ia mengatakan, sektor usaha termasuk perbankan akan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Untuk siap menghadapi era baru ini bank perkreditan rakyat (BPR) harus diperkuat teknologi informasi (TI). Dalam menghadapi tantangan ke depan, BPR harus didukung keandalan sistem teknologi informasi. “Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 ini, industri perbankan dituntut memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya,” katanya.

Rochman Pamungkas menambahkan, untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No.75/POJK.03/2016 dan SE No.15/SEOJK. 03/2017. Aturan POJK ini mengatur tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS. *kup

BAGIKAN