NPL masih Tinggi, Upaya Mitigasi Risiko BPR Diuji

NPL BPR sudah di atas rata-rata ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5 persen.

EVALUASI - Pertemuan tahunan Evaluasi Kinerja BPR/S 2019 yang mendorong BPR memperketat penerapan mitigasi risiko guna menekan laju peningkatan NPL.

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi, bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut untuk melakukan mitigasi risiko. Sejauhmana BPR diuji mampu melakukan mitigasi risiko sehingga mampu menekan laju peningkatan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL)?

NPL BPR sudah di atas rata-rata ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 5 persen. Untuk bisa mengerem laju peningkatan NPL, BPR wajib melakukan mitigasi risiko secara ketat.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas mengatakan belum optimal sumber daya manusia (SDM)  BPR menjaga kualitas kredit menyebabkan tingkat kredit bermasalah (NPL) masih berada di atas ketentuan rata-rata 5 persen. Peningkatan rasio NPL menunjukkan masih tingginya risiko kredit yang mesti  dihadapi BPR.
NPL tinggi karena penyaluran kredit BPR bisa dinilai masih kurang berkualitas. Sektor penyumbang NPL BPR tertinggi  antara lain dari sektor properti dan turunannya.

Dalam praktiknya, awareness SDM BPR terhadap internal kontrol  masih lemah. Ini menyebabkan muncul pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam penyaluran kredit.
Rochman Pamungkas melihat penjualan agunan bisa menjadi salah satu upaya yang paling tepat dalam penyelesaian kredit bermasalah. Agunan nasabah BPR ini banyak berupa tanah dan/atau bangunan. “Penyelesaian kredit bermasalah ini tentu memerlukan waktu yang lama,” jelasnya.
Berdasarkan data di OJK rasio NPL BPR di Bali sebesar 8,28 persen pada September 2019. Kontribusi terbesar NPL BPR saat ini berasal dari sektor perdagangan begsar dan eceran yaitu Rp 374 miliar dengan share NPL 40,46 persen dari total kredit nonperforming.

Rochman Pamungkas melihat, NPL BPR juga bersumber dari sektor bukan lapangan usaha lainnya Rp 245 miliar dengan share NPL 26,5 persen dari total kredit nonperforming. Sektor real estate menyumbang Rp 77 miliar atau 8,35 persen dari total kredit nonperforming yang mempengaruhi rentabilitas dan efisiensi BPR selama setahun terakhir.
Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, NPL BPR masih di atas 5 persen diakibatkan faktor eksternal khususnya akibat dampak perlambatan ekonomi. Ini mengakibatkan debitur BPR menghadapi kondisi keuangan yang stagnan.

Menurutnya, kredit bermasalah ini terjadi karena debitur mengalami penurunan kemampuan untuk membayar angsuran kredit. Ini menyebabkan pengembalian angsuran kredit menjadi tidak lancar. Dengan tren peningkatan NPL, BPR wajib memperketat penerapan mitigasi risiko.

Ketut Wiratjana menambahkan, ke depan dengan kebijakan ekonomi pemerintah perekonomian Bali akan menjadi makin baik. “Peningkatan ekonomi ke depan diharapkan akan berdampak peningkatan kemampuan debitur membayar angsuran kredit sehingga tingkat NPL BPR bisa terjadi terus diturunkan,” tambahnya. *kup

BAGIKAN