Jelang Nataru BBPOM akan Sidak Pusat Perbelanjaan

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, distribusi dan permintaan pangan pasti akan melonjak

19
Kepala BBPOM di Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, saat bincang santai bersama wartawan.

Denpasar (bisnisbali.com) – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, distribusi dan permintaan pangan pasti akan melonjak. Memastikan produk pangan yang dijual di pusat perbelanjaan layak konsumsi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar seperti biasanya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak), mulai dari swalayan, pasar dan pertokoan.

Kepala BBPOM di Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, dalam bincang santai bersama wartawan Senin (2/12) malam, mengatakan sidak menyasar produk makanan yang mengandung bahan berbahaya dan produk kedaluwarsa.

“Natal dan Tahun Baru  seperti biasanya,  kita lakukan pengawasan intensif terkait distribusi makanan. Kita lakukan pengawasan parsel dan produk makanan lainnya untuk mencegah  produk kedaluwarsa dan rusak yang diperdagangkan. Sidak juga kami lakukan  ke pasar,” tuturnya.

Aryapatni menerangkan, selain melakukan sidak rutin terhadap pusat perbelanjaan menjelang nataru, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan obat dan makanan, termasuk terhadap produk tradisional yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya. “Kami juga  mengawasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon, mercury, asam retinoat,” ungkapnya.

Selain melakukan sidak, pihaknya juga berupaya memperluas edukasi kepada masyarakat, membentuk kader di tingkat desa melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Selain melibatkan unsur desa, BBPOM juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Praja Muda Karana (Pramuka). Kader-kader ini akan diedukasi, yang nantinya akan menjadi pusat-pusat informasi di tingkat desa, kecamatan, kelurahan hingga kabupaten.

Kerja sama dengan lintas sektor ini dinilai penting, mengingat keterbatasan tenaga pengawas yang dimiliki BBPOM di Denpasar yang hanya berjumlah 20 orang. “Tahun 2018 kita termasuk empat besar di nasional. Penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan di Bali mencapai 9 persen, sedangkan nasional kan 6 persen. Itu mendorong kami bekerja sama lintas sektor,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pembentukan kader di tingkat desa melalui GKPD terbilang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan. *pur

BAGIKAN