Akomodasi Pariwisata tanpa Sertifikasi Picu Kriminalitas

Maraknya kriminalitas yang terjadi pada wisatawan akhir-akhir ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Maraknya kriminalitas yang terjadi pada wisatawan akhir-akhir ini tentu sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera diambil tindakan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap citra pariwisata Bali ke depannya. Apa yang harus dilakukan?

KEAMANAN dianggap hal yang paling utama yang harus menjadi perhatian, tidak hanya pihak keamanan namun juga pelaku pariwisata dan masyarakat Bali secara luas. Pariwisata merupakan satu-satunya aset yang mampu mendatangkan PAD bagi daerah serta mampu menampung banyak tenaga kerja dan potensi lokal.
Menurut pakar pariwisata asal Kuta Badung, Wayan Puspa Negara, tindak kriminalitas yang menimpa wisatawan kita akhir-akhir ini tidak dipungkiri mengalami peningkatan. Tentunya kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pemicunya, seperti menjamurnya usaha akomodasi wisata di luar hotel konvensional yang sejatinya telah memiliki sistem pengamanan yang bersertifikat. “Sekarang ini banyak sekali akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikat atau bodong, mulai dari  apartemen, resedintial, kondotel, hingga kos-kosan elite yang ditawarkan dengan harga murah, namun tidak memperhatikan tingkat keamanan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena munculnya tindak kriminalitas terbuka lebar,” ungkapnya.

Lain halnya dengan hunian yang memang benar-benar dikelola dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Harga sudah pasti akan lebih mahal, namun standar keamanan jauh bisa dipertanggungjawabkan. Standar keamanan inilah yang memberikan peluang munculnya kriminalitas terhadap wisman. Selain akomodasi hunian yang tidak berstandar, objek-objek atau destinasi pariwisata baru yang belakangan banyak bermunculan juga perlu memperhatikan keamanan serta kenyamanan pengunjung. Karenanya, peran serta para ahli di bidangnya sangat penting untuk menentukan apakah destinasi tersebut tepat dan aman dioperasionalkan atau tidak.

“Harus ada aturan yang jelas untuk semua akomodasi pariwisata sehingga standar-standar yang harus dipenuhi sehingga layak untuk dioperasionalkan. Aturan ini pun harus dilengkapi degan sertifikasi keamanan yang diperiksa dan dinilai oleh orang-orang yang berkompeten. Hal ini penting untuk bisa mempertahankan citra kita serta kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata di Bali,” terang mantan DPRD Badung ini.
Hal senada juga diungkapkan pelaku pariwisata yang juga politisi PDI P asal Puri Grenceng Denpasar, AA Ngurah Adhi Ardhana. Menurutnya, kriminalisasi yang belakangan marak menimpa wisatawan kita akan mencoreng citra pariwisata Bali yang dikenal berbudaya dan ramah. Namun wisatawan pun harus diedukasi untuk bisa memilih tempat serta akomodasi berwisata yang benar-benar memiliki standar dan bisa memberikan fasilitas tidak hanya rasa nyaman namun juga keamanan selama menikmati pariwisata di Bali. Selama ini Adhi Ardhana menilai, tak sedikit wisatawan yang hanya melihat paket wisata murah dan di bawah rata-rata tanpa mempertanyakan standar keamanannya.

“Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Bali ternyata menjadi peluang bagi mereka yang ingin meraup keuntungan tanpa mengindahkan aturan serta standar yang telah ditentukan. Ada juga wisatawan yang memilih tinggal di hunian yang murah tanpa melihat atau menyadari akan menarik perhatian dan memicu kriminalitas. Ini harus segera diantisipasi kaena dampaknya akan cepat mempengaruhi pariwisata Bali yang sudah terbangun selama ini,” tegas anggota DPRD Provinsi Bali yang dikenal vokal ini.

Ditambahkannya, hingga saat ini aturan-aturan sudah dibuat untuk menertibkan masalah ini. Namun penegakannya masih dinilai kurang baik ketegasan pemerintah, organisasi pariwisata maupun pelaku pariwisata masih perlu ditingkatkan. Sejatinya aturan dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipakai sebagai acuan untuk membuat suatu pola yang sesuai dengan standar.

“Kriminalitas yang terjadi sebenarnya bukan hanya kesalahan fasilitas pariwisatanya, namun juga wisatawan yang hanya menginginkan harga murah tanpa pernah menyadari kalau keamanannya belum tentu bisa terjamin, standardisasi keamanan untuk pariwisata sudah ada hanya seringkali dilanggar karena kepentingan keuntungan yang lebih banyak atau agar lebih menarik wisatawan untuk mau datang dan berkunjung. Saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kriminalitas yang terkena dampaknya adalah pariwisata secara keseluruhan. Tidak hanya itu, pihak keamanan dan pemerintah pun terpaksa mulai dilibatkan padahal aturannya sudah jelas hanya sering dilanggar. Saat ini yang harus dilakukan adalah kontrol dari pemerintah dan jajarannya untuk menertibkan akomodasi pariwisata nakal yang dampaknya sangat merugikan, serta kesadaran para pelaku pariwisata untuk bisa bermain cantik dan tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat,” terang Ngurah Adhi Ardhana. *ita

BAGIKAN