Dinilai tak Layak Dikunjungi, Bali Perlu Penguatan ”Public Relation”

Pariwisata Bali kembali diterpa pemberitaan tak sedap. Kali ini, sebuah media yang bermarkas di Amerika Serikat memberitakan tentang Bali termasuk destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2020.

Pariwisata Bali kembali diterpa pemberitaan tak sedap. Kali ini, sebuah media yang bermarkas di Amerika Serikat memberitakan tentang Bali termasuk destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2020. Sontak hal ini membuat para pelaku industri pariwisata di Bali dan masyarakat terhenyak. Apa tindakan yang perlu diambil?

PARIWISATA Bali tampaknya tidak pernah absen dari sorotan berbagai pihak. Tak hanya soal keindahan alam dan budayanya, namun pemberitaan miring pun tak luput mendera pariwisata Bali, bahkan berkali-kali. Belum genap sepekan dunia pariwisata Bali dibuat gaduh oleh isu “wisata ramah Muslim”, kini media luar negeri Fodors.com membuat berita yang mengagetkan, dengan menyebut Bali masuk daftar no list atau destinasi yang tak disarankan untuk dikunjungi tahun depan. Selain Bali, Pulau Komodo dan 13 destinasi wisata di dunia juga masuk ke dalam daftar tersebut. Pihak redaksi media bersangkutan mengklaim bahwa pencantuman semua lokasi ini ke dalam daftar no list dilakukan secara bertanggung jawab dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi tempat-tempat tersebut di masa depan.

Alasan yang disampaikan karena masalah sampah. Bali disebut memproduksi sampah 3.800 ton per hari, dan hanya 60 persennya mampu dikelola dengan baik hingga tempat pembuangan akhir. Alasan lainnya seperti over tourism, pungutan pajak 10 dolar AS bagi setiap wisman yang masuk Bali, kekeringan serta masalah etika wisatawan di objek wisata khususnya tempat suci.

Terkait viralnya pemberitaan tentang pariwisata Bali oleh media dari Paman Sam ini, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, IGAN Rai Surya Wijaya membantah keras.

Ia menegaskan, Bali masih menjadi tujuan wisata favorit tahun 2020 mendatang. “Saya prihatin dengan pemberitaan itu. Bali masih atraktif dan sangat layak untuk dikunjungi,” kata Surya Wijaya.

Ketua PHRI Kabupaten Badung ini mengatakan, terkait masalah sampah, saat ini Bali tengah menyiapkan tata pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pengolahan sampah ini dilakukan di tiap kabupaten/kota. Selain itu juga sudah ada pergub yang khusus mengatur soal sampah plastik. Ia yakin, ke depan pemerintah dan stakeholder pariwisata Bali akan terus konsen terkait masalah sampah ini sehingga wisman kelas atas, seperti dari Eropa dan Amerika akan meningkat datang ke Bali.

Ia juga menampik penyebutan over tourism. Dijelaskannya, saat ini tingkat hunian hotel di Bali rata-rata 65 persen dari jumlah 6 juta kunjungan wisman per tahun. “Artinya, kita masih ada kamar tersedia, masih ada 35 persen okupansi yang perlu diisi di Bali. Maka untuk mencapai okupansi hingga 80-90 persen, dibutuhkan setidaknya 9 juta kedatangan wisman ke Bali,” sebutnya.

Demikian halnya terkait masalah rencana pungutan pajak 10 dolar AS, Surya Wijaya mengatakan hampir seluruh negara memberlakukan pungutan seperti ini. “Bayangkan, Bhutan saja sampai memungut retribusi ke turis 250 dolar per orang. Makanya Bhutan menjadi salah satu destinasi wisata termahal di dunia. Namun efek sampingnya secara internal, turis yang datang jauh lebih berkualitas,” sebutnya.

Soal aturan etika wisatawan saat ini masih dibahas. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan wisatawan yang berkunjung ke Bali. “Logikanya, kalau wisatawan berenang ke pantai, ya pakai bikini. Kalau ke tempat umum, jangan,” tegasnya.

Masih terkait pungutan retribusi

(admission fee) atau kontribusi wisatawan, Wakil Ketua Umum I IHGMA, I Made Ramia Adnyana menegaskan, hampir semua negara memberlakukannya ke turis dengan besaran yang beragam dan Bali hanya mengenakan 10 dolar AS per orang. “Pungutan ini masih digodok oleh dewan dan rencananya akan dibuatkan perda atau pergub sebelum diterapkan. Setelah diterapkannya nanti, yang datang adalah responsibel turis, karena mereka ikut membantu menjaga Bali,” jelasnya.

Hal ini diharapkan ke depan mampu memberikan kontribusi bagi pelaku adat seni dan budaya Bali sehingga mereka yang menjadi pusat dari keunikan wisata Bali bisa ikut menikmati kue pariwisata.

Pengamat dan praktisi pariwisata Bali, I Wayan Puspanegara mensinyalir pemberitaan media asing ini ada unsur persaingan pariwisata, bahkan black campaign. “Pasti ada dugaan persaingan karena selama 14 tahun berturut-turut hingga 2018 Bali selalu meraih predikat world best destination versi Trip Advisor mengalahkan Paris, Roma, Milan dan New York. Pesaing paling dekat adalah Thailand, Malaysia, Vietnam dan Singapura. Namun pada tahun ini Bali melorot ke posisi 5, ditambah adanya pemberitaan ini membuat wajah pariwisata Bali tertampar,” ungkap Puspanegara.

Namun di sisi lain, tokoh masyarakat Legian ini melihat adanya suatu perhatian terhadap Bali untuk berbenah di segala aspek terkait penguatan destinasi menuju quality tourism.

Untuk itu, ia berharap pemerintah melalui unit-unit terkait dan stakeholders harus segera mengambil langkah kongkret dengan melakukan penguatan humas (public relation) guna mengkonter pemberitaan yang beredar, sekaligus melakukan perbaikan secara masif di sektor fasilitas (infrastruktur), sarana & prasarana, keamanan, pelayanan, promosi serta masalah sanitasi dan higienitas (kebersihan). “Sejatinya apa yang diungkap oleh Fodors.com harus segara disikapi, dan tunjukkan bahwa Bali sebagai destinasi yang layak untuk dikunjungi dan bukan destination of yesterday,” sebutnya. *dar

BAGIKAN