Tekan NPL, Saatnya BPR Tingkatkan Daya Saing

Tahun 2020 sektor perbankan akan dihadapkan kondisi yang makin sulit akibat perekonomian dunia yang masih melambat.

Tahun 2020 sektor perbankan akan dihadapkan kondisi yang makin sulit akibat perekonomian dunia yang masih melambat. Bagaimana upaya bank perkreditan rakyat (BPR) menekan tingkat kredit bermasalah (NPL) dan siap menghadapi ekonomi yang melambat.

TAHUN 2020 diprediksi akan terjadi resesi ekonomi yang berdampak pada kondisi ekonomi makin melambat. Untuk siap menghadapi ekonomi melambat, sektor perbankan harus lepas dari permasalahan tingginya angka kredit bermasalah (NPL).
Praktisi perbankan, Prof. Nyoman Suparta mengatakan, dalam masa peralihan 2019 ke 2020 sektor perbankan khususnya BPR memiliki tugas yang cukup berat untuk menurunkan tingkat kredit bermasalah (NPL). Dengan angka rata-rata NPL di atas 5 persen,  perbankan khususnya BPR akan sangat sulit bersaing dengan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya.
Komisaris BPR Partha  ini menjelaskan, NPL ini mesti diupayakan turun paling tidak bisa di bawah 5 persen. Tingginya angka NPL akan berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan BPR.
Prof. Suparta meyakinkan, kondisi ekonomi yang masih melambat termasuk di 2020 BPR akan dihadapkan persaingan yang ekstraketat dengan lembaga jasa keuangan (LJK) lain. Hanya NPL rendah, akan meningkatkan  daya saing BPR LJK lainnya.
Humas DPD Perbarindo Bali, Wayan Sriasih, membenarkan akibat perlambatan ekonomi bank perkreditan rakyat (BPR) dihadapkan masalah tingginya angka kredit bermasalah (NPL). Untuk menekan angka NPL, BPR perlu melakukan langkah persuasif kepada debitur bermasalah.
Direktur Utama BPR Jaya Kerti ini menjelaskan, sebelum bank melakukan eksekusi jaminan atau agunan, BPR wajib melakukan langkah persuasif. Ini bisa dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada debitur yang bermasalah.
Proses pembinaan diawali dengan  pemberian surat peringatan (SP) 1, 2, dan SP 3. BPR mempertimbangkan melakukan  pembinaan karena usaha debitur masih ada. “Akibat perlambatan ekonomi, usaha debitur masih berjalan hanya kemampuan membayar angsuran kredit menurun,  ini menyebabkan debitur menunggak membayar angsuran kredit,” tegasnya.

Langkah persuasif ini dilaksanakan juga  dengan pertimbangan debitur memiliki karakter baik. Sementara nilai agunan debitur masih mengcover sisa tunggakan kredit.
Wayan Sriasih menambahkan, jika debitur memiliki kemampuan membayar angsuran kredit biasanya bank akan mengambil langkah restrukturisasi kredit. Ini dengan penjadwalan ulang pembayaran angsuran kredit sesuai kemampuan dan kondisi debitur.
Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, AA Ngurah Sudipta Panji melihat penyaluran kredit di BPR memiliki misi menumbuhkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, dalam penangan kredit bermasalah BPR mesti mengedepankan pola kekeluargaan.
Sebagian besar industri perbankan termasuk BPR di Bali menghadapi permasalahan peningkatan angka kredit bermasalah (NPL). Kredit bermasalah ini diakibatkan perlambatan sektor ekonomi secara makro yang menekan sektor real ekonomi kerakyatan.
Direktur Utama PT BPR Sari Wira Tama ini  menjelaskan ketika sektor UMKM menghadapi dampak perlambatan ekonomi praktis akan menurunkan kemampuan pelaku UMKM dalam membayar angsuran kredit. Ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap serapan kredit di BPR.
Dipaparkannya, dalam misi menumbuhkan UMKM BPR tidak bisa langsung mengambil langkah tegas mengeksekusi jaminan debitur. Ketika pelaku UMKM mengalami kesulitan membayar angsuran, BPR mesti mengedepankan langkah kekeluargaan yang diimplementasikan dengan pembinaan.
Lebih lanjut dikatakannya, kewajiban bagi LJK BPR menawarkan langkah-langkah yang  bersifat konstruktif. Ini guna mendorong UMKM untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. “BPR juga memiliki tanggung jawab menjaga kelangsungan hidup usaha UMKM  di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
AA Ngurah Sudipta Panji, menambahkan BPR wajib melakukan pembinaan secara intensif ke debitur UMKM.  Pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPR mesti melalui tahapan pembinaan. Ini juga  dikuatkan oleh legal standing bank yang jelas. *kup

BAGIKAN