Dorong Kesejahteraan ”Krama”, Kredit LPD harus ke Produktif

Kebaradaan lembaga perkreditan desa (LPD) yang memiliki visi menunjang kebutuhan masyarakat desa adat, dikatakan, mampu menjaga kelestarian seni, adat dan budaya masyarakat Bali.

15

Kebaradaan lembaga perkreditan desa (LPD) yang memiliki visi menunjang kebutuhan masyarakat desa adat, dikatakan, mampu menjaga kelestarian seni, adat dan budaya masyarakat Bali. Hingga saat ini pada usia ke-35 tahun, diharapkan LPD tetap terus ada sepanjang keberadaan desa adat. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keajegan LPD Bali?

MAMPU menjaga kelestraian seni, adat dan budaya dikarenakan lembaga milik masyarakat desa adat ini memberikan kontribusi rutin dari laba yang didapatkan. Mulai dari dana pembangunan yaitu 20 persen dari laba yang didapatkan LPD hingga bentuk kontribusi sosial melalui 5 persen laba yang dianggarkan untuk kegiatan sosial yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan begitu, makin besar keuntungan yang didapatkan LPD, makin besar pula kontribusi yang didapatkan masyarakat. Keuntungan tersebut yang digunakan untuk menopang berbagai kegiatan keagamaan di desa adat.

Salah seorang tokoh yang terlibat dalam pendirian LPD pada 1984 lalu I Wayan Gatha mengatakan, pada mulanya saat didirikan, LPD memiliki tujuan kelak bisa berdiri di masing-masing desa adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Bali. “Saat itu Prof. Ida Bagus Mantra sebagai penggagas memikirkan jika pralaba (kekayaan) desa adat dalam bentuk lahan, tanah dan sebagainya akan bisa habis seiring berjalannya waktu. Dari situ tercetus gagasan untuk membuat lembaga keuangan yang memiliki kontribusi terhadap desa adat, terlebih mampu menjaga kelestarian seni, adat dan budaya,” ujarnya.

Terkait keberadaan LPD yang masih tetap eksis hingga saat ini, dan beberapa di antaranya mampu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap desa adat, Gatha mengatakan, pengurus desa adat terus memiliki komitmen tinggi didasari dengan kejujuran untuk membangun dan mengembangkan LPD di desa adat masing-masing. Saat ini dikatakannya keberadaan LPD sudah terbukti mampu mensejahterakan masyarakatnya yang bisa dibandingkan bagaimana desa adat sebelum adanya LPD.

Namun untuk terus menjaga eksistensi LPD sebagai lembaga milik desa adat, Gatha mengakatan, beberapa hal diperhatikan dan dilakukan. Pertama yaitu LPD bisa menjaga konsisten yang berkelanjutan serta melengkapi dengan kecanggihan teknologi dengan SDM yang unggul. Kedua, pengurus LPD diharuskan memiliki komitmen tinggi untuk mengabdikan untuk mengembangkan LPD. “Jika memungkinkan setiap pejabat LPD yang akan menjabat bisa disertakan dengan sumpah jabatan yang dapat menjaga gerak ke depannya,” ungkap Gatha.

Selanjutnya, Gatha menyarakan agar LPD mampu menumbuhkan peluang ekonomi lainnya, seperti membangun wirausaha di pedesaaan. Yang paling penting, menurutnya, keberadaan badan pengawas makin serius ke depan. Terutama dalam membina LPD yang sudah besar. “Makin besar LPD, makin intens pula seharusnya pengawasan dari badan pengawas,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M., Ak. mengatakan, pada usia LPD yang sudah tergolong dewasa ini dari sisi kelembagaan dalam artian kepengurusan, lembaga pembina yang sudah ada apalagi ditambah dengan peran dan fungsinya yang dimantapkan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2017 sudah sangat bagus. Hanya ke depan SDM yang ada di dalamnya, baik di intern LPD yaitu pengurus dan pengawas hingga ekstrenal yaitu pembina ataupun badan kerja sama harus dimantapkan kembali.

Dikatakannya, LPD sebagai lembaga milik desa adat yang masih mampu bertahan hingga saat ini meski banyak mengalami perubahan regulasi termasuk saat adanya keputusan 4 menteri dan Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan lembaga keuangan mikro harus menyesuaikan diri dengan undang-undang lembaga keuangan, LPD masih tetap bisa menjadi lembaga yang dikecualikan oleh undang-undang. Hal tersebut karena dari awal pendirian pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Ini menjadikan kekuatan yang roh LPD menyatu dengan desa adat dan kearifan lokal masyarakat.

Namun seiring dengan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada LPD yang membuat dana pihak ketiga (DPK) cukup tinggi, LPD juga harus berjuang dalam penyaluran kredit. LPD harus mampu melihat peluang yang bisa digarap dalam lingkungan desa adat masing-masing untuk membuat program-program kredit menarik. “Dalam hal ini LPD harus bisa melihat peluang usaha yang bisa berkembang untuk didorong pendiriannya. LPD bisa mendukung permodalannya, sehingga kredit yang dijalankan tidak hanya kredit konsumtif namun juga produktif,” ujarnya. *wid

BAGIKAN