Permen ATR BPN, secara Elektronik Proses Hak Tanggungan kian Mudah

Pelayanan sektor perbankan sudah bergeser dari manual ke elektronik (digital) termasuk dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan dari jaminan sertifikat tanah yang diberikan debitur.

17
TANGGUNGAN - SDM BPR mempelajari proses penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.

Pelayanan sektor perbankan sudah bergeser dari manual ke elektronik (digital) termasuk dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan dari jaminan sertifikat tanah yang diberikan debitur.  Sejauhmana Permen ATR BPN No. 9 Tahun 2019 memberikan kemudahan pengurusan sertifikat hak tanggungan?

PERMEN ATR BPN No. 9 Tahun 2019 sangat mendesak disosialisasikan ke sektor perbankan khususnya bank perkreditan rakyat (BPR). Ini karena sistem pengurusan sertifikat hak tanggungan sudah tidak lagi hanya menggunakan proses secara manual. Sektor perbankan termasuk BPR bisa memanfaatkan kemudahan pengurusan sertifikat hak tanggungan menggunakan proses secara elektronik (digital).
Ketua DPK Perbarindo Kabupaten Badung, Agus Prima Wardana mengatakan, Permen ATR BPN No. 9 Tahun 2019 merupakan bagian mekanisme penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.

Dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan secara manual, BPR diwajibkan membawa semua berkas ke notaris dan ke Kantor BPN. Dengan pemberlakuan Permen ATR BPN No. 9 Tahun 2019 sepenuhnya proses pengurusan sertifikat hak tanggungan menggunakan jalur online.

Direktur Utama BPR Danaku, Nengah Sutha Semadi mengatakan, dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan BPR tidak akan dibingungkan baik jalur elektronik (digital) atau jalur manual.BPR bisa memilih proses pengajuan hak tanggungan bisa dilakukan secara manual atau elektronik. Ini mengikuti ketentuan yang sudah diatur Kantor BPN. “Baik jalur manual dan elektronik diharapkan bisa mempercepat proses kredit BPR ke debitur,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dengan dua jalur proses permohonan hak tanggungan tidak akan membingungkan sektor perbankan. “Di antara pengurusan hak tanggungan bisa dilakukan dengan elektronik, tentu semuanya menjadi  sangat mudah,” ucapnya.
Dipaparkan, hak tanggungan yang bisa diproses secara elektronik tentu waktu penyelesaiannya menjadi lebih pasti. Biaya lebih murah dan kepastian hak tanggungan elektronik selesai terjamin dengan waktu 7 hari. “Begitu juga saat roya hak tanggungan tentunya menjadi lebih cepat dan murah,” tegasnya.

Sutha Semadi meyakinkan, penerapan penerapan hak tanggungan elektronik memang menjadi hal baru. Ini memerlukan waktu untuk pemahaman penerapan proses hak tanggungan ke BPN. “Apabila penerapan proses hak tanggungan secara elektronik ini sudah biasa, pasti lancar dan tidak membingungkan,” kata Semadi.
Nengah Sutha Semadi melihat penerapan proses hak tanggungan menggunakan sertifikat tanah dengan orang tua sebagai pemilik tidak krusial masih diproses menggunakan jalur manual. Proses hak tanggungan secara manual berjalan seperti biasa. Ini mengacu pada UU No.4/96.

Kepala BPN Kabupaten Badung, Made Daging mengatakan, BPR diharapkan sepenuhnya bisa memanfaatkan sistem layanan hak tanggungan BPN yang sudah terintegrasi secara elektronik. Pengurusan hak tanggungan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 2019 masih bisa diproses secara manual.
UU No.4 Tahun 1996 mengatur  dasar hukum hak tanggungan secara umum tetap menjadi dasar proses pengurusan hak tanggungan secara manual.  Sementara untuk pelayanan hak tanggungan secara elektronik dasar hukumnya Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 2019.

Made Daging meyakinkan, mulai 5 September BPN telah me-launching sistem online untuk pendaftaran hak tanggungan. Notaris/PPAT dan bank tidak perlu lagi ke Kantor BPN.
Selanjutnya, BPR bersama PPAT cukup men-scan berkas hak tanggungan selanjutnya dikirim ke aplikasi BPN. Bank membayar biaya dan BPN akan memproses pengurusan sertifikat hak tanggungan.
Made Daging memastikan dengan proses digital pada hari ke-7 sertifikat hak tanggungan yang dimohonkan bank sudah bisa diterbitkan. “Pemohon baik selama ini diwakili pihak bank maupun notaris/PPAT tidak perlu lagi wara-wiri lagi ke kantor BPN,” tegasnya.*kup

BAGIKAN