Pansus Penguatan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Serap Aspirasi Rakyat  

Kehadiran para pakar di bidang kesehatan dan pendidikan ini guna memenuhi undangan menyerapan aspirasi dari Panitia Khusus (Pansus) Penguatan Bidang Kesehatan dan Pendidikan DPRD Badung.

20
RAPAT - Ketua Pansus Penguatan Bidang Kesehatan dan Pendidikan DPRD Badung Putu Alit Yandinata didampingi Nyoman Satria dan Made Reta memimpin rapat serap aspirasi, di gedung Dewan, Selasa kemarin.

Mangupura (bisnisbali.com) – Puluhan praktisi, akademisi dan instansi pemerintah, berkumpul di ruang rapat Gedung DPRD Badung, Selasa (5/11) kemarin.  Kehadiran para pakar di bidang kesehatan dan pendidikan ini guna memenuhi undangan menyerapan aspirasi dari Panitia Khusus (Pansus) Penguatan Bidang Kesehatan dan Pendidikan DPRD Badung.

Ketua Pansus, I Putu Alit Yandinata, saat memimpin rapat didampingi I Nyoman Satria dan Made Reta mengatakan, penyerapan aspirasi guna mensinkronkan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap regulasi yang akan dikeluarkan mengenai penguatan bidang kesehatan dan pendidikan.

“Kegiatan guna mengetahui aspirasi di bawah apakah sudah terakomodir, karena dalam rapat ini juga banyak masukan yang muncul dan dapat dijadikan rujukan, sehingga regulasi yang dibuat tepat sasaran,” ujar Alit Yandinata.

Dalam rapat menyerap aspirasi yang dihadiri anggota pansus Made Yudana, Nyoman Graha Wicakcana,  Made Suryananda Pramana,  Edy Sanjaya, Wayan Sandra, dan Komang Triani muncul usulan adanya peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan SDM di bidang kesehatan. Usulan pertama muncul dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Badung, dr. I Nyoman Gunarta. Pria yang juga  Dirut RSUD Mangusada mengeluhkan adanya kebijakan yang melarang praktik dokter dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS tidak diperbolehkan menyimpan obat.

“Sementara ketika kita berbicara pelayanan  sebaran apotek di Badung tidak merata. Sebut saja Petang atau jangan jauh-jauh di Mengwi dan Sibang sangat sedikit apotek yang bisa diakses masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, tidak sedikit anggota IDI Badung yang mendapat peringatan lantaran menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. “Banyak anggota kami yang kena sidak, karena menyediakan obat. Kalau kami mengikuti peraturan yang ada tidak boleh menyediakan obat sedangkan BPJS include dengan obat bagaimana solusinya,” ungkapnya.

Usulan juga muncul dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Badung mengenai peningkatan kualitas SDM yang selama ini sekolah dengan strata pendidikan S1 Kebidanan yang belum terdapat di Bali, khususnya Badung. Guna meningkatkan kualitas bidan harus melanjutkan sekolah di luar Bali dengan konsekuensi meninggalkan pekerjaan.  Usulan juga muncul dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Badung, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Badung.

“Ada juga usulan mobil jenazah, mobil kesehatan gigi untuk memperluas layanan kesehatan akan menjadi prioritas, kalau bisa RKH disiapkan agar segera direalisasikan,” tegasnya.

Sedangkan di bidang pendidikan muncul usulan terkait pendidikan inklusi yang selama ini diwajibkan untuk setiap sekolah. Namun, program ini menghadapi masalah keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang, sehingga perlu mendapatkan solusi.

Nyoman Satria yang juga Ketua Bapemperda dalam kesempatan itu meminta seluruh pihak terkait serius menggarap regulasi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. “Kami akan tetap mintakan masukan dari semua pihak. Sebab, ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan sebelum ranperda ini menjadi perda, sehingga kami mohon waktu ekstranya,” pungkasnya. *adv

BAGIKAN