Tak Diatur Permen ATR BPN, Pengurusan Hak Tanggungan bisa Manual  

Peraturan Menteri Agraria atau Permen ATR BPN No. 9/2019 memang telah memberikan kemudahan pelayanan hak tanggungan secara elektronik.

17

Mangupura (bisnisbali.com) –Peraturan Menteri Agraria atau Permen ATR BPN No. 9/2019 memang telah memberikan kemudahan pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Kepala BPN Kabupaten Badung, Made Daging, Sabtu (2/11) mengatakan, pengajuan hak tanggungan di luar yang belum diatur spesifik dalam Permen ATR BPN masih bisa diurus secara manual mengacu pada UU No. 4/1996 mengatur dasar hukum hak tanggungan secara umum.

Ia mengungkapkan, Permen ATR BPN No. 9/2019 mengakomodir pemberian hak tanggungan hanya kepada debitur yang atas nama dalam sertifikat tanah yang akan dijaminkan. Selain nama yang tertera dalam sertifikat tanah, istri atau suami pemilik sertifikat tanah juga  diberikan hak tanggungan yang bisa diproses secara elektronik.

Made Daging ingin meluruskan kegundahan sektor perbankan bahwa Permen ATR BPN No. 9/2019 akan menjegal pengurusan hak tanggungan bagi debitur tanpa sertifikat hak milik. Jika tidak diatur dalam Permen ATR BPN, pengurus perbankan masih bisa memohon hak tanggungan ke BPN menggunakan cara manual.

Ia mencontohkan ayahnya yang atas nama dalam sertifikat tanah, sementara anaknya yang meminjam. Pengurusan permohonan hak tanggungan debitur si anak dengan orangtua pemilik sertifikat tanah memang tidak diatur dan Permen ATR BPN.

Made Daging menegaskan, si anak selaku debitur masih bisa menggunakan sertifikat tanah orangtua sebagai jaminan kredit. Ini masih terkait UU No. 4/1996 tentang pengurusan hak tanggungan. Hanya si anak selaku debitur ini harus memohon hak tanggungan secara manual ke Kantor BPN karena tidak diatur dalam Permen ATR BPN.

Ia mengatakan, sektor perbankan tidak perlu khawatir anak selaku debitur masih bisa memproses hak tanggungannya di BPN tidak menggunakan cara digital atau elektronik melainkan masih menggunakan cara manual. “Ketika hak tanggungan tidak bisa diproses secara elektronik, ini masih bisa diproses langsung ke Kantor BPN secara  manual,” katanya. *kup

BAGIKAN