Proses Hak Tanggungan tak Bingungkan Sektor Perbankan 

Bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut memberikan kemudahan layanan kepada debitur termasuk dalam pengurusan hak tanggungan di Kantor BPN.

15
LAYANAN - SDM BPR mempelajari proses penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.

Mangupura (bisnisbali.com) –Bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut memberikan kemudahan layanan kepada debitur termasuk dalam pengurusan hak tanggungan di Kantor BPN.

Direktur Utama BPR Danaku, Nengah Sutha Semadi, Senin (4/11) mengatakan, dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan BPR tidak akan dibingungkan baik jalur elektronik (digital) atau jalur manual.

Ia mengungkapkan, proses pengajuan hak tanggungan bisa dilakukan secara manual atau elektronik. Hal ini mengikuti ketentuan yang sudah diatur Kantor BPN. “Baik jalur manual dan elektronik diharapkan bisa mempercepat proses kredit BPR ke debitur,” katanya.

Ia menjelaskan, dengan dua jalur proses permohonan hak tanggungan tidak akan membingungkan sektor perbankan. “Apalagi di antara pengurusan hak tanggungan bisa dilakukan dengan elektronik, tentu semuanya menjadi  sangat mudah,” katanya.

Ia memaparkan, hak tanggungan yang bisa diproses secara elektronik tentu waktu penyelesaiannya menjadi lebih pasti. Biaya lebih murah dan kepastian hak tanggungan elektronik selesai terjamin dengan waktu 7 hari. “Begitu juga saat roya hak tanggungan tentunya menjadi lebih cepat dan murah,” tegasnya.

Sutha Semadi menegaskan, penerapan penerapan hak tanggungan elektronik memang menjadi hal baru. Ini memerlukan waktu untuk pemahaman penerapan proses hak tanggungan ke BPN. “Apabila penerapan proses hak tanggungan secara elektronik ini sudah biasa, pasti lancar dan tidak membingungkan,” katanya.

Nengah Sutha Semadi melihat penerapan proses hak tanggungan menggunakan sertifikat tanah dengan orangtua sebagai pemilik tidak krusial masih diproses menggunakan jalur manual. Proses hak tanggungan secara manual berjalan seperti biasa. Ini mengacu pada UU No.4/96.

Kepala BPN Kabupaten Badung, Made Daging mengatakan, bank perkreditan rakyat ( BPR) diharapkan sepenuhnya bisa memanfaatkan sistem layanan hak tanggungan BPN yang sudah terintegrasi secara elektronik. Pengurusan hak tanggungan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 2019 masih bisa di prosea secara manual.

UU No.4 Tahun 1996 mengatur  dasar hukum hak tanggungan secara umum tetap menjadi dasar proses pengurusan hak tanggungan secara manual.  Sementara untuk pelayanan hak tanggungan secara elektronik dasar hukumnya Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 2019.

Made Daging menegaskan, bank akan mendapatkan kepastian waktu penyelesaian sertifikat hak tanggungan. “Dengan layanan elektronik, kemungkinan keterlambatan penerbitan sertifikat hak tanggungam bisa dicegah sehingga kepastian penerbitan sertifikat hak tanggungan bisa selesai tepat waktu,” katanya. *kup

BAGIKAN