Dari Studi Banding Humas DPRD Karangasem ke DPRD Kota Makassar Karangasem bisa Tiru Makassar, PAD-nya Capai Rp1,5 Triliun

DPRD Karangasem bersama Ketua DPRD Karangasem tidak salah studi banding ke Kota Makassar. Di kota berpenduduk sekitar 1,5 juta itu, pendapatan asli daerah (PAD)-nya tembus mencapai Rp 1,5 triliun

17
  CENDERAMATA - Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana (kanan) menyerahkan cenderamata berupa lambang Pemkab Karangasem diterima pimpinan DPRD Kota Makassar, beberapa hari lalu di  Makassar.

HUMAS DPRD Karangasem bersama Ketua DPRD Karangasem tidak salah studi banding ke Kota Makassar. Di kota berpenduduk sekitar 1,5 juta itu, pendapatan asli daerah (PAD)-nya tembus mencapai Rp 1,5 triliun. PAD di kota tempat tinggal mantan Wapres Jusuf Kalla itu, APBD-nya mencapai Rp 4,5 triliun.

Hal itu terungkap saat rombongan studi banding Humas DPRD Karangasem dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, dari  30 Oktober sampai 2 November lalu. Ketua DPRD didampingi Sekwan Drs. I Wayan Ardika, serta sejumlah Kabag di lingkungan Setwan dan Kasubag di Humas, Protokol dan Pengawasan Setwan Karangasem. Ikut juga dalam rombongan Pj. Sekda Karangasem I Gusti Gede Rinceg, serta Kabag Humas dan Protokol Setdakab Karangasem, Drs. Edi Setiadi Dwijantoro serta Kasubag Pemberitaan Made Widia.

Di depan pimpinan DPRD Kota Makassar, Nurhadi tak kurang pimpinan dan anggota DPRD Probolinggo yang kebetulan bersamaan dalam kegiatan serupa diterima pihak DPRD Kota Makassar mengatakan, bahwa tak salah kalau pihaknya dari Probolinggo dan DPRD Karangasem studi banding ke Kota Makassar. Sebab, dengan berbagai strategi, ternyata Pemkot yang kini gencar mengembangkan dan menata Pantai Losari sebagai objek wisata penting di pantai pelabuhan itu, mampu meningkatkan PAD-nya secara signifikan.

Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana mengaku tertarik dengan strategi yang diterapkan pihak Pemkot Makassar. Di mana, pihak Dispenda Pemkot setempat menerjunkan tim yang bernama laskar pajak. Laskar pajak itu diangkat dan tiap hari kerja berkeliling menjemput pajak atau pun retribusi. Tiap hari seorang laskar pajak mendatangi tiga usaha baik pihak usaha perhotelan atau pun restoran. Mereka yang belum menyetor pajak, langsung ditagih dan disetorkan ke kas daerahnya. Upaya jemput bola itu, juga sebagai bentuk pelayanan langsung, pembinaan dan pengawasan. Per hari laskar pajak mendapatkan gaji Rp100 ribu. Dengan salah satu upaya itu, terjadi kenaikan perolehan pajak atau PAD dari sebelum diterjunkan laskar pajak dan sesudahnya terjadi peningkatan signifikan, yakni dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,5 triliun.  ‘’Pemkot Makassar paling banyak mengandalkan pajak hotel dan restoran, ternyata mampu menaikkan perolehan PAD-nya secara signifikan. Kota Makassar memang terkenal dengan kulinernya, terutama dari ikan laut. Kita harus berbenah dan belajar banyak dari daerah lain, Karangasem juga harus bisa lebih baik lagi dari saat ini,’’ katanya.

Sesungguhnya, kata Gede Dana, Pemkab Karangasem melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah memiliki petugas serupa, misalnya di galian C, ada petugas portal. Petugas portal ditugaskan menjaga pos atau portal pajak galian C. Sementara untuk di usaha hotel dan erstoran, serta rafting atau objek olahraga dan rekreasi, sudah ada petugasnya dari pihak Dinas Pariwisata Pemkab Karangasem. Namun kata Gede Dana, petugas itu harus benar-benar dioptimalkan dalam menjalankan tugasnya, sehingga optimal pula Pemkab Karangasem mengelola atau memungut pajak dan retribusi daerah Karangasem. ‘’Hasil studi banding, hasil sidak DPRD yang sering dilakukan di Karangasem, serta aspirasi masyarakat lewat reses Dewan maupun hasil pengaduan masyarakat Karangasem ke DPRD, kami sampaikan dan perjuangkan anggarannya dalam sidang DPRD dan anggarannya  dikawal, sehingga Karangasem menjadi lebih baik. Tujuannya, agar masyarakat Karangasem menjadi lebih nyaman  dan kehidupannya lebih sejahtera,’’ katanya.

Apalagi, lanjut Gede Dana, Karangasem masih memerlukan anggaran yang besar untuk membangun daeahnya yang tertinggal. Di lain, pihak sangat disayangkan, ternyata kian tahun terjadi penurunan target PAD. Soal menurunnya hasil pemungutan dan target dari pajak galian C, pihaknya dari DPRD Karangasem memimpin langsung sudah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak, baik ke usaha galian C maupun memantau portal galian C. Salah satunya ditemukan Pemkab Karangasem perlu memberikan pelayanan lebih cepat dan optimal dalam memberikan izin bagi usaha galian C maupun usaha-usaha lainnya yang diperlukan masyarakat atau pun investor kalau ada yang mau berinvestasi di Karangasem. Mereka harus dibantu.  Usaha berizin harus dilindungi, sementara yang belum berizin harus dibantu dan dipermudah mendapatkan izinnya, jangan sampai dipersulit dan lama mengurus izin-izinnya. ”Kami dari DPRD Karangasem terus terjun ke tengah-tengah masyarakat melakukan pemantauan atau sidak sesuai dengan tupoksi DPRD. Dalam rangka menjalankan fungsi kontroling, legislasi dan penganggaran, kami harus lebih banyak mendengar, mengetahui dengan  melihat langsung, merasakan dan menyerap aspirasi masyarakat,” katanya. *ad 1.251

BAGIKAN