Dana Promosi Terpangkas, BPPD Gelar Audiensi ke DPRD Badung

Promosi pariwisata sangat penting dan harus dilakukan secara masif. Kalau tidak begitu, katanya, pariwisata Indonesia di dalamnya Bali dan Badung akan disalip oleh negara-negara lainnya

12

Mangupura (bisnisbali.com) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung sangat menyayangkan adanya pemangkasan dana promosi pariwisata yang mencapai 50 persen dari dana yang dianggarkan. Hal ini dilakukan justru ketika adanya persaingan ketat di sektor pariwisata baik di dunia global maupun di dalam negeri.

Hal itu dikemukakan Ketua BPPD Badung Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya saat melakukan audiensi ke DPRD Badung, Kamis (31/10) kemarin. “Kami sangat menyayangkan pemangkasan anggaran promosi pada saat persaingan global dan dalam negeri begitu ketatnya,” tegasnya.

Rai Surya Wijaya yang didampingi sejumlah pengurus lainnya diterima Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta didampingi anggota Nyoman Dirgayusa, IB Alit Argapatra, Made Suardana, dan Made Wijaya. Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Badung.

Menurutnya, promosi pariwisata sangat penting dan harus dilakukan secara masif. Kalau tidak begitu, katanya, pariwisata Indonesia di dalamnya Bali dan Badung akan disalip oleh negara-negara lainnya. “Tak hanya Singapura, Thailand dan Malaysia, pariwisata Indonesia sudah disalip oleh Vietnam, Filipina dan Kamboja,” katanya.

Dalam promosi, tegasnya, tak hanya melakukan sale atau penjualan. Namun lebih jauh, promosi juga menyampaikan sharing informasi, destinasi dan sebagainya. Sedikitnya ada 4 pilar dalam pariwisata harus dilakukan yakni destinasi, industri, promosi, dan kelembagaan. Destinasi harus berkualitas, industri wajib berstandar internasional, promosi harus dilakukan baik promosi langsung atau menggunakan media online atau digital di era industri 4.0 saat ini.

Lantas berapa idealnya anggaran promosi? Menurutnya, idealnya 5-10 persen dana pajak hotel dan restoran (PHR) harus dikembalikan untuk pariwisata. Pada 2019 ini, katanya, promosi pariwisata Badung memperoleh anggaran Rp 8,4 miliar atau setara dengan 0,3 persen. Ini pun dipangkas di tengah jalan. “Pemangkasannya mencapai 50 persennya sehingga promosi ke sejumlah negara seperti Rusia dan Jepang batal dilakukan,” katanya menyayangkan.

Pada 2020 mendatang, kata Rai Surya Wijaya, BPPD mengajukan anggaran hanya 0,5 persen dari PHR. Namun yang sangat baik sebenarnya ada di angka 1 persen. Satu persen, tegasnya, sangat baik dan ideal. Jangan justru berpikirnya antara ayam dan telur, siapa yang duluan.

Satu lagi yang disampaikannya, dana promosi tak boleh dipotong di tengah jalan. Ini perlu komitmen sehingga proses promosi bisa berjalan dengan baik.

Menyinggung soal persaingan, katanya, tak hanya terjadi secara global antarnegara. Saat ini persaingan destinasi di dalam negeri juga sangat ketat. Dia menunjuk Mandalika sudah bekerja sama dengan Australia untuk mendatangkan turis secara langsung ke Lombok. Demikian juga dengan Banyuwangi yang menggaet Singapore Airliner (SQ) untuk mendatangkan wisatawan secara langsung. “Ketika ini terjadi, Bali atau Badung melakukan promosi setengah-setengah, target kunjungan dipastikan takkan tercapai,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta sangat sepakat bahwa promosi merupakan bagian dari investasi. Karena itu, dia sepakat promosi harus dilakukan di tengah persaingan ketat saat ini. “Kami sepakat dan akan berupaya mengawal anggaran promosi pariwisata agar tak terpangkas lagi,” tegasnya. *adv

BAGIKAN