Desa Adat dan Desa Administrasi Diminta Jaga Koordinasi 

Wakil Bupati Klungkung Made Kasta didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan  Rakyat Setda Klungkung Ida Bagus Ketut Mas Ananda menghadiri rapat hasil evaluasi kinerja p

13
Wakil Bupati Klungkung Made Kasta menghadiri rapat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019 di Nusa Penida.

Semarapura (bisnisbali.com) –Wakil Bupati Klungkung Made Kasta didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan  Rakyat Setda Klungkung Ida Bagus Ketut Mas Ananda menghadiri rapat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019 di ruang rapat Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Nusa Penida, Kamis (24/10).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dari aspek perencanaan, organisasi kelembagaan pemerintahan desa, akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan pelaporan. Sehari sebelumnya telah dilakukan monitoring di Kantor Perbekel Desa Klumpu dan Kantor Perbekel Desa Bunga Mekar yang dijadikan sampel untuk monitoring dan evaluasi.

Wabup Kasta selaku Ketua Tim Monev mengatakan evaluasi ini bisa menjadi wadah berdiskusi untuk saling memahami dan memperoleh formulasi yang tepat dan efektif, sehingga menentukan rangkaian arahan kebijakan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah desa yang transparan, profesional, dan dipertanggungjawabkan.

“Antara desa adat dan desa administrasi agar menjaga koordinasi yang baik untuk memperlancar pemerintahan desa di masing-masing desa,” ujar Wabup Kasta.Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan I Gusti Gede Gunarta menyatakan Desa Klumpu dan Desa Bunga Mekar menjadi perwakilan seluruh desa yang ada di Kecamatan Nusa Penida sebagai sampel dalam evaluasi kinerja pemerintah desa. Empat bidang yang dimonitoring, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan desa.

Dari empat bidang tersebut, terdapat beberapa catatan yang diberikan, antara lain terkait penyelenggaraan pemerintah desa agar melengkapi dokumen administrasi pemerintahan seperti buku A1 sampai A9, begitu juga dengan buku administrasi mengenai BPD.

Terkait aset pertanahan, agar perangkat desa dan masyarakat dapat mendampingi tim PTSL ketika turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Terkait desa dinas dan desa adat, agar status aset desa dinas dan desa adat ditata kembali. Terkait peta desa, bagi desa-desa yang belum memiliki peta desa agar segera membuat peta desa.
Terkait pertanggungjawaban APBDes, diharapkan agar APBDes dibuatkan dalam bentuk baliho kemudian diletakkan di tempat strategis supaya masyarakat dapat mengetahui penggunaan dari APBDes tersebut.
Terkait BUMDes, agar sebelum perbekel memberikan penyertaan modal kepada Bumdes, permohonan penyertaan modal yang disampaikan Bumdes kepada perbekel agar dapat dikaji/dianalisa kelayakan penyertaan modal tersebut apakah dapat membantu keberlangsungan operasional dari BumDes tersebut atau tidak, dan catatan lainnya. “Beberapa catatan tersebut berlaku untuk semua desa di Nusa Penida,” sebut Gunarta. *dar

BAGIKAN