Majukan Perekonomian Bali, Orientasi harus ”Job Creator”

Kembalinya Joko Widodo dipercaya sebagai presiden RI periode kedua menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia khususnya di Bali.

16
Salah satu kunjungan Presiden Jokowi ke Bali beberapa waktu lalu.

Kembalinya Joko Widodo dipercaya sebagai presiden RI periode kedua menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia khususnya di Bali. Pembangunan serta berbagai kebijakan yang sebelumnya belum terselesaikan diharapkan bisa dilanjutkan dalam pemerintahan selanjutnya dengan harapan masyarakat Indonesia bisa makin maju baik dari segi perekonomian, pendidikan serta kesehatan. Apalagi?

DENGAN tetap mempertahankan untuk memberikan perhatian lebih pada beberapa sektor penting dipastikan Indonesia khususnya Bali akan makin maju ke depannya. Menurut akademisi yang juga Rektor Undiknas University, Dr. Nyoman Sri Subawa S.T., S.Sos., M.M., kemajuan dilakukan dengan menitikberatkan pada pembangunan SDM seperti kualitas pendidikan, pengembangan iptek, menuntaskan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi nasional sebagai kesiapan menghadapi tekanan ekonomi global seperti mengedukasi pentingnya keterlibatan penanaman modal domestik, serta  menghindarkan kabinet dari pengaruh pihak yang merasa berjasa terhadap terhadap terpilihnya presiden untuk yang kedua kalinya dengan mengedepankan profesionalisme dan kompetensinya.

“Pada pemerintahan sebelumnya kita semua sudah melihat berbagai kemajuan yang sudah dilakukan, hanya untuk saat ini selain mempertahankan apa yang sudah dilakukan serta melanjutkan berbagai kebijakan yang positif demi pembangunan negara ini, Presiden diharapkan tidak sampai tergoda dengan berbagai pengaruh yang berbau politik yang ingin mempolitisi kebijakan, hendaknya apa yang dilakukan tetap berpedoman pada kebutuhan rakyat utamanya yang bersifat urgen,” terang Sri Subawa.

Khusus untuk Bali, sebagai Pulau Dewata dan salah satu destinasi pariwisata yang paling digemari tentu keamanan menjadi satu PR yang harus diperhatikan bersama, tidak saja oleh pemerintah pusat namun juga oleh Pemprov Bali yang didukung oleh masyarakat setempat. Menurut Sri Subawa, peran masyarakat jauh lebih penting dibandingkan hanya menuntut pada pihak terkait, utamanya dalam memberikan atensi pada lingkungan sekitarnya.

Sri Subawa juga menilai, meski banyak sekali perubahan bangsa ini utamanya dalam pembangunan, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang masih mengeluhkan sulitnya perekonomian masyarakat. “Masyarakat kita masih berorientasi sebagai pekerja, bahkan masih cenderung memilih-milih pekerjaan, dan sangat sedikit masyarakat yang berorientasi sebagai entrepreneur. Pola pikir inilah yang harus segera kita ubah sehingga sebagai masyarakat kita tidak hanya menunggu peluang yang ada, namun bisa menciptakan peluang kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. Artinya yang salah bukanlah pemerintahnya namun upaya untuk mengubah mind set masyarakat dan mengedukasi dari pekerja menjadi job creator,” terangnya.

Rektor muda yang murah senyum ini juga menilai, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat luas tanpa terkecuali, masyarakat pun diharapkan bisa menyesuaikan diri tanpa harus mengubah diri dalam menghadapi disruption yang telah terjadi pada semua aspek kehidupan, seperti dalam penggunaan teknologi yang tinggi yang justru dianggap mengurangi tenaga kerja namun melihat efek positif dengan teknologi mampu memperkecil tingkat kesalahan dan makin mengefisienkan waktu.

“Sedangkan dari segi pembangunan produk hukum, perlu diperkuat dan diatur lebih rinci utamanya terkait perdagangan barang dan jasa yang menggunakan aplikasi dan berbasis teknologi sehingga tidak mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak,” jelas Sri Subawa. Pemerintahan periode kedua ini diharapkan akan lebih baik dan membawa Indonesia ke gerbang perubahan yang makin maju, yang nantinya akan berdampak pada pola pikir masyarakatnya termasuk masyarakat di Bali.
Penilaian senada juga diungkakan Ketua DPD Golkar Denpasar yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Maryana Wandira, S.T. Menurutnya, dalam pemerintahan periode kedua ini, Bali sebagai provinsi yang memiliki daya tarik berupa pesona alam serta adat dan budaya yang mampu mendatangkan turis tentu harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat. “Perhatian yang bisa diberikan tentunya sesuatu yang bisa menjaga keajegan Bali dengan tetap mempertahankan alamnya baik melalui aturan maupun melalui upaya pemerintah dengan mau menukar atau membeli lahan hijau atau KDB 0% yang dimiliki masyarakat sehingga tidak sampai beralih fungsi akibat alasan faktor kebutuhan dan ekonomi,” ungkap Wandira.

Selain itu Wandira juga mengingatkan masyarakat kita untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan Bali, euforia terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden periode kedua jangan membuat lengah utamanya untuk ketahanan dan keamanan khususnya di Bali sebagai destinasi pariwisata yag harus memiliki pola pengaanan standar internasional. “Dengan Kapolda yang kita miliki sekarang sebagai masyarakat tentu kita telah merasakan nyamannya bermasyarakat tanpa terganggu premanisme, namun nyaman saja tentu tidak cukup harus ada rasa aman yang dirasakan utamanya oleh para wisatawan. Untuk mewujudkannya tentu pihak kepolisian dan TNI tidak bisa sendiri dan harus dibarengi oleh masyarakat,” terang Wandira.

Dukungan masyarakat Bali terhadap pemerintah diharapkan nantinya mampu membuat Bali tetap ajeg dan santi dengan berbagai aturan dan kebijakan yang ada. Harapan masyarakat tentu tidaklah muluk-muluk, kebijakan pusat agar tetap mendukung dan berpihak pada kepentingan masyarakat bawah, sehingga masyarakat memiliki hak yang sama untuk maju baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. *ita

BAGIKAN