Banyak Koperasi di Bali belum Kantongi NPWP

Kanwil DJP Bali mendapati banyak koperasi di Bali yang belum mengantongi NPWP. Untuk itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, S.E., M.M.

21

Denpasar (bisnisbali.com) –Kanwil DJP Bali mendapati banyak koperasi di Bali yang belum mengantongi NPWP. Untuk itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, S.E., M.M. mengimbau gerakan koperasi yang belum memiliki NPWP untuk segera membuat dan menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra menerangkan, sebelumnya Kanwil DJP Bali sudah meminta data koperasi seluruh Bali, by name by address. “Setelah kami berikan data tersebut, ternyata hasil klarifikasi dari DJP Bali belum semua koperasi mengantongi NPWP yang berarti mereka belum membayar pajak. Kemudian ada koperasi yang masih salah dalam penyajian laporan khususnya laporan pajak,” tutur Gede Indra, Senin (21/10) di kantor Dinas Koperasi, Renon Denpasar.

Dikatakan, kesalahan pelaporan tersebut karena koperasi belum faham tentang penghitungan pajak. “Mereka belum paham detail penghitungan pajak, nilai mana yang harus dibagi mana untuk mendapatkan nilai pajak yang harus dibayar dan dipotong dari bunga anggota,” tukasnya.

Dikatakan, pihaknya mengapresiasi upaya gerakan koperasi secara swadaya untuk menambah pengetahuan tentang teknik penghitungan pajak. “Saya berharap gerakan koperasi di Bali patuh pada peraturan perpajakan karena itu merupakan amanat undang-undang. Karena penghitungannya asesmen (menghitungnya sendiri berapa kena pajak) berarti petugas di koperasi harus paham tentang item-item dan pasal-pasal perpajakan. Misalnya pajak penghasilan, pajak SHU, gaji karyawan, bila usaha dagang ada pajak pertambahan nilai (PPN), dan lainnya yang harus dipahami oleh pengurus koperasi,” tandas pria asal Mengwi tersebut.

Dengan demikian gerakan koperasi tidak salah menyajikan laporan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Termasuk pajak terhadap kelebihan bunga harus disetor setiap bulan. Kalau tidak dilakukan, koperasi yang akan kena denda.

“Saya melihat gerakan koperasi sangat antusias untuk mengetahui teknis perpajakan ini, bahkan setiap ada bimtek terkait perpajakan pesertanya selalu membludak. Makanya untuk tahun ini kami rencananya hanya menggelar dua kali bimtek perpajakan, kami tambah menjadi 3 angkatan dengan mengalihkan program bimtek yang lain,” ungkap Gede Indra.

Bimtek akan menghadirkan narasumber dari DJP Bali, sehingga gerakan koperasi dapat pengetahuan langsung tentang teknik penghitungan pajak. “Ke depannya kami juga akan terus berkoordinasi dengan DJP Bali, sehingga seluruh gerakan koperasi paham tentang kewajiban perpajakan, paham tata cara penghitungan dan tepat waktu dalam pembayaran,” ucap Gede Indra memungkasi. *pur

BAGIKAN