Yogyakarta (bisnisbali.com) – Penyebutan nama (call name) dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bisa segera terealisasi dan disahkan dalam waktu dekat ini. Harapannya masyarakat  akan terbiasa dengan call name baru tersebut.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat, Erfan Kurniawan di Yogyakarta belum lama ini mengatakan perlu adanya call name baru karena masyarakat banyak yang belum bisa membedakan fungsi utama dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Ternyata masih banyak masyarakat yang keliru dan tidak bisa membedakan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Dengan adanya perubahan nama diharapkan masyarakat, pelaku usaha makin sadar pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, terlebih BPJS Ketenagakerjaan berencana menaikkan manfaat bukan menaikkan premi yaitu ada kenaikan manfaat yang diterima dalam bentuk beasiswa dari Rp12 juta menjadi Rp174 juta dan kematian dari Rp24 juta menjadi Rp42 juta. Harapan lainnya terjadi peningkatan kepesertaan dan kesadaran pelaku usaha pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah.

Dalam sambutannya saat “Sinergi bersama Media untuk Mendukung Aggressive Growth BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019”, Erfan menyampaikan tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan amanah UU. “Sesuai dengan misi, kami hadir untuk melindungi dan mensejahterakan pekerja dan keluarganya,” ungkapnya.

Dengan empat program yang dimiliki, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), BPJS Ketenagakerjaan manyampaikan kepada para pekerja untuk tidak lagi khawatir dalam menjalankan pekerjaannya, karena perlindungan diberikan kepada mereka dari berangkat sampai dengan kembali ke rumah. Harapannya para pekerja dapat fokus pada setiap tugas-tugasnya, untuk memberikan hasil yang optimal. Hal tersebut juga selaras dengan misi guna meningkatkan produktifitas dan daya saing pekerja di Indonesia.

Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan, Mohamad Irfan menyampaikan, sampai September 2019, jumlah perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 40.470 dengan total jumlah tenaga kerja 738.440. “Masih banyak tenaga kerja atau perusahaan yang belum mendaftar, kami sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengeluarkan perda-perda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang sudah kita laksanakan dengan pemerintah daerah di Raja Ampat contohnya. Perda itu nantinya mengatur tentang mekanisme kewajiban perlindungan jaminan sosial bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah,” jelasnya.

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banuspa kembali menggelar kegiatan press gathering mulai 17-19 Oktober 2019. Kegiatan yang diikuti 24 media terpilih baik dari media online, cetak dan TV yang tersebar di Bali, Nusa Tenggara dan Papua. Irfan lebih lanjut berpesan media juga turut andil agar masyarakat dapat mengetahui manfaat yang didapatkan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. *dik

BAGIKAN