Pemkab Klungkung Raih Penghargaan WTP LKPD TA 2018

Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

15
Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan RI Provinsi Bali Tri Budhianto menyerahkan penghargaan Opini WTP LKPD Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Semarapura (bisnisbali.com) –Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut diperkuat setelah menerima piagam penghargaan Opini WTP LKPD Tahun Anggaran 2018.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra menghadiri Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Anggaran Daerah bertempat di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, Rabu (16/10).

Bupati Suwirta menyampaikan penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan masyarakat.“Ini merupakan hasil kerja tim seluruh OPD yang dikoordinasi oleh Sekda. Tentu juga ini perjalanan panjang yang berproses selama satu tahun,” ujar Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta mengingatkan bahwa Penghargaan Opini WTP ini bukan menjadi ukuran bagi suksesnya pengelolaan keuangan daerah, tetapi kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama.“Mudah-mudahan dengan kehadiran Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali dapat memberikan arahan kepada OPD Di lingkungan Pemkab Klungkung mengenai pengelolaan keuangan yang baik,” harap Bupati Suwirta.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Bali, Tri Budhianto menyampaikan flash report  pelaksanaan anggaran di Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi antara lain terkait APBN, jumlah alokasi APBN yang diterima oleh Kabupaten Klungkung jumlahnya kurang lebih Rp1 triliun dan terdapat Ro200 miliar yang dikelola oleh instansi vertikal, serta sekitar Rp800 miliar yang dikelola melalui transfer daerah.

Untuk dana yang dikelola instansi vertikal sudah baik, dengan adanya peningkatan belanja modal dari Rp3 miliar menjadi sekitar kurang lebih Rp50 miliar. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat, karena dengan peningkatan belanja modal tersebut akan membawa dampak baik dari instansi vertikal tersebut.

Terkait sisi penyerapan anggaran, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni mencapai 60 persen. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik bagi Kabupaten Klungkung.  Terkait transfer dana, realisasi ke daerah berdasarkan jenisnya juga cukup bagus.
Terkait dana desa,  dirinya mengingatkan agar pelaksanaannya harus melihat periodesasinya, guna membuat masyarakat di desa mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. “Saya merasa optimis karena Klungkung memiliki pertumbuhan PAD mencapai 22 persen dan Klungkung memiliki banyak potensi untuk dapat lebih berkembang lagi,” sebut Tri Budhianto.
Dalam acara tersebut turut hadir Kepala KPPN Amlapura Masta Boru Manurung dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Klungkung. *dar

BAGIKAN